Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Di PHK Pada Usaha Dagang (UD) Pelangi Di Kabupaten Malaka

LURUK, Maria Ordiana (2020) Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Di PHK Pada Usaha Dagang (UD) Pelangi Di Kabupaten Malaka. Undergraduate thesis, Unika Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (835kB)
	Text BAB I.pdf Download (892kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (454kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (378kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB)
	Text BAB V.pdf Download (343kB)

Abstract

Perlindungan terhadap pekerja yang bekerja di usaha dagang pelangi merupakan bagian dari kewajiban pengusaha untuk memenuhi hak-hak sebagai pekerja. UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaa merupakan bagian integral dari sistem yang dibangun berdasarkan amanat Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) dimana pekerja wajib berhak untuk mendapatkan hak-hak masa kerjanya. Artinya hak yang dimiliki pekerja harus dipenuhi oleh pengusaha untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja yang bekerja di usaha dagang. Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus di jamin haknya diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya, dengan rumusan masalah tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang di PHK pada usaha dagang pelangi di Kabupaten Malaka? Metode penelitian hukuum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologi. Adapun data yang digunakan adalah data primer yaitu hasil wawancara dengan responden dan data sekunder yaitu dari peraturan perundang-undangan yang terkait. Landasan yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil penelitian data yang dilakukan yaitu hak-hak terhadap pekerja yang terkena PHK terdapat dalam Pasal 150 sampai Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum terhadap pekerja akibat dampak digitalisasi yaitu terdapat dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan perlindungan hukum berupa pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai atas dampak dari adanya PHK tersebut. Kesimpulan dari penulis ini yaitu bentuk perlindungan hak-hak pekerja yang terdapat dalam UUK yaitu pemenuhan terhadap upah yang wajib diberikan kepada pengusaha apabila terjadi PHK. Hak berupa pemberian upah tersebut terbagi dalam 3 bagian yaitu: pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuia yang patut didapatkan oleh pekerja. Saran pengusaha dalam melakukan tindakan PHK harus lebih memperhatikan hak-hak apa yang harus didapatkan oleh pekerja karena akibat dari adanya PHK tersebut.

Actions (login required)

View Item