Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 22 Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur

JENEO, Pietro (2020) Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 22 Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Undergraduate thesis, Unika Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (488kB)
	Text BAB I.pdf Download (323kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (428kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (199kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (466kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (526kB)
	Text BAB VI.pdf Download (200kB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses Perhitungan, Pemungutan, dan Pelaporan PPh Pasal 22 terkait Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perhitungan dan Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 dan PMK No.34/PMK.110s/2017. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Serta analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu memberi gambaran dari suatu fenomena tertentu secara objektif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa; perhitungan PPh pasal 22 pada Dinas pendidikan provinsi NTT secara keseluruhan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, namun dalam proses pemungutan dan pelaporannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Pajak Nomor 36 tahun 2008 dan PMK No.34/PMK.101/2017 dimana disebutkan pemungut wajib memotong dan melaporkan PPh Pasal 22 atas pengaadaan barang yang dipungut dengan menyampaikan SPT Tahunan PPh pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir. Saran kepada bagian keuangan dan staf yang menangani pajak pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT sebaiknya mengikuti setiap perkembangan dan perubahan peraturan perpajakan yang terbaru dan belajar memahaminya secara mandiri tanpa menunggu aparat pajak untuk memberikan sosialisasi pajak, terutama yang memiliki kewajiban dalam melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan melaporkan SPT Masa PPh pasal 22 sesuai ketentuan PMK Nomor 34/PMK.101/2017. Sehingga dikemudian hari tidak terjadi kesalahan dalam proses Perhitungan, Pemungutan dan Pelaporannya.

Actions (login required)

View Item