Perlindungan Hak Masyarakat Adat Pubabu Atas Pengelolaan Hutan Adat Pubabu Besipae Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan

KLAU, Sirilius (2020) Perlindungan Hak Masyarakat Adat Pubabu Atas Pengelolaan Hutan Adat Pubabu Besipae Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Undergraduate thesis, Unika Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (322kB)
	Text BAB I.pdf Download (637kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (705kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (522kB)
	Text BAB V.pdf Download (362kB)

Abstract

Masalah Pokok dari penelitian ini adalah Bagaimana Perlindungan hak Masyarakat adat Pubabu terhadap Pengelolaan hutan adat Pubabu-Besipae di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.Dari masalah diata jelaslah bahwa tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Perlindungan hak Masyarakat adat Pubabu terhadap Pengelolaan hutan adat Pubabu- Besipae di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dimana penelitian ini digunakan untuk melihat hukum secara fakta atau nyata dalam arti meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis sosiologis yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat adat Pubabu sama sekali belum mendapatkan perlindungan atas hak-hak sebagaimana diatur dalam konstitusi maupun Peraturan Perundang-undang dibawahnya. Sesuai yang diatur dalam Permen LHK Nomor P.21/MENLHK/Setjen/Kum-1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, yakni pada Pasal 16 yang mengatur Hak pemangku Hutan Adat dan Hutan Hak meliputi:1. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan;2. mengelola dan memanfaatkan Hutan Adat dan Hutan Hak sesuai dengan kearifan lokal; 3. memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di dalam Hutan Adat dan Hutan Hak; 4. mendapat perlindungan dan pemberdayaan terhadap kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan Hutan Adat dan Hutan Hak; 5. memanfaatkan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan sesuai dengan fungsi hutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 6.memperoleh dokumen legalitas kayu. Hak-Hak tersebut diatas pada kenyataannya belum diberikan oleh Pemerintah kepada Masyarakat adat Pubabu.Hal itu ditandai dengan masyarakat dilarang untuk memasuki kawasan hutan sejak Dinas Peternakan Provinsi NTT dan Dinas Kehutan Provinsi NTT mengklaim hak pakai atas Hutan Pubabu. Dengan demikan untuk perlindungan hak masyarakat adat Pubabu atas Pengelolaan Hutan adat Pubabu-Besipae dilakukan dengan cara pemberian hak sebagaimana diatur dalam pasal 16 Permen LHK Nomor P.21/MENLHK/Setjen/Kum-1/4/2019namun hak-hak diatas belum sepenuhnya diberikan seperti, Perlindungan atas kerusakan serta perlindungan dan pemberdayaan kearifan lokal serta pemberian legalitas dokumen aatas kayu. Sehingga Saran yang diberikan peneliti Kepada Pemerintah Daerah agar asyarakat adat dampat memperoleh sepenuhnya hak atas pengelolaan hutan adat Pubabu- Besipae maka perlunya pemberian kepastian Hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten TTS serta Surat Keputusan Bupati yang mengakui keberadaan masyarakat adat sebagai bentuk pelaksanaan prinsip negara Hukum (Recht staat) dan tanggung jawab konstitusional.

Actions (login required)

View Item