Evaluasi Penerapan Analisis Standar Belanja Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruangan, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malaka

NURAK, Yulianus Don Bosko (2020) Evaluasi Penerapan Analisis Standar Belanja Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruangan, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malaka. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (571kB)
	Text BAB I.pdf Download (411kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (857kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (299kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (401kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (592kB)
	Text BAB VI.pdf Download (311kB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitiaan ini adalah Bagaimana penerapan Analisis Standar Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruangan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Malaka Tahun 2017-2019? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitiaan ini adalah untuk mengetahui penerapan Analisis Standar Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruangan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Malaka Tahun 2017-2019. Penelitiaan ini dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruangan,Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Malaka. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Analisis Standar Belanja telah diterapkan di Kabupaten Malaka dan telah sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Untuk standar belanja besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan, termaksud tenaga ahli dari luar instansi pelaksana kegiatan biaya ditetapkan dengan telah diatur dan diputuskan oleh kepala daerah dan Pemberian honorarium dan standar biaya bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang digunakan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga setiap SKPD wajib membuat RKA-SKPD yang memuat rancangan kerja dan program yang akan dilaksanakan. DPA-SKPD yang merupakan dasar pelaksanaan anggaran dapat dibuat setelah RKA-SKPD. Dalam hal ini standar belanja yang telah diatur oleh kepala daerah selalu mengalami pergeseran atau perubahan sehingga analisis standar belanja yang merupakan instrumen penilaian kewajaran atas beban kerja menjadi tidak efektif dan efisien. Saran bagi Dinas Pekerja Umum, Penataan Ruangan, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malaka perlu teliti dalam pembuatan RKASKPD dan bagi kepala daerah atau dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menetapkan standar beanja harus dengan perkiraan yang tepat agar tidak terjadi pergeseran atau perubahan anggaran belanja.

Actions (login required)

View Item