Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017–2019

NIFA, Irene Aprilia (2020) Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017–2019. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (685kB)
	Text BAB I.pdf Download (434kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (364kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (304kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (371kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (316kB)
	Text BAB VI.pdf Download (197kB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya SiLPA pada APBD Kabupaten Belu tahun anggaran 2017-2019? 2) Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap SiLPA yang terjadi di tahun anggaran 2017-2019?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya SiLPA pada APBD Kabupaten Belu tahun anggaran 2017-2019. 2) Mengetahui perlakuan akuntansi terhadap SiLPA yang terjadi di tahun anggaran 2017-2019. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Belu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri atas 2 jenis yaitu data menurut sumber terdiri dari data primer dan data sekunder sedangkan jenis data menurut sifat yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitiaan dapat disimpulkan bahwa Pertama, faktor yang menyebabkan terjadinya SiLPA pada APBD Kabupaten Belu tahun anggaran 2017-2019 karena adanya (1) pelampauan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah yang melampaui anggaran, pelampauan pajak ini didominasi oleh pajak restoran serta pajak mineral bukan logam dan batuan. (2) Penghematan Belanja yang disebabkan oleh penghematan belanja pegawai, belanja tidak terduga dan belanja modal yang tidak terserap. (3) Pelampauan Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari SiLPA tahun lalu dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. (4) adanya sisa dana kegiatan yang belum selesai dilaksanakan oleh Satuan Kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Belu.Kedua, Perlakuan akuntansi untuk SiLPA Kabupaten Belu yang terjadi selama tahun anggaran 2017-2019 dari segi pengakuan, pencatatan, penyajian dan pengungkapan secara garis besar sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Lampiran II. Akan tetapi dari segi pencatatan masih terdapat kelemahan dalam mencatat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Saran dari hasil penelitian ini adalah (1)Pemerintah Kabupaten Belu perlu melakukan perencanaan dengan lebih cermatdalam menentukan target pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah.(2) Bendahara Pengeluaran SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Belu perlu meningkatkan kinerja dalam mengelola sisa anggaran serta lebih disiplin waktu dalam penyetoran kembali sisa uang kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).

Actions (login required)

View Item