Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas Ia Kupang Dalam Perkara Nomor: 142/ PDT.G/ 2018/ PN KPG

KORONKA, Margareth S. (2020) Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas Ia Kupang Dalam Perkara Nomor: 142/ PDT.G/ 2018/ PN KPG. Undergraduate thesis, Unika Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (769kB)
	Text BAB I.pdf Download (419kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (671kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (220kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (649kB)
	Text BAB V.pdf Download (421kB)

Abstract

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, tetapi dalam kenyataannya masih ada hakim yang menggunakan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang dalam menyelenggarakan peradilan tanpa memperhatikan keadilan. Sehubungan dengan hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Kelas IA Kupang dalam Perkara Nomor:142/Pdt.G/2018/PN Kpg, dengan tujuan untuk mengkaji Apakah Putusan Hakim dalam Perkara Nomor: 142/Pdt.G/2018/PN Kpg sudah Adil dilihat dari kebenaran formil Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. Di mana penelitian ini mengacu pada ketentuan-ketentuan bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Hasil penelitian dan pembahasan yang penulis kaji dalam skripsi ini, penulis menemukan 3 (tiga) masalah yang perlu penulis bahas di dalam pembahasan yaitu: pertama, Sertifikat Hak Milik Nomor:492/Kel. Kelapa Lima Tahun 1989 data fisik salah sehingga tidak adil apabila amar putusan mengatakan sah dan memiliki kekuatan hukum sedangkan menurut hukum, sertifikat tidak sah karena data fisik salah; kedua, Akta Jual Beli Tanah Nomor:01/III/KKU/1996 menurut penulis, amar putusan terhadap Akta Jual Beli tidak adil, sekalipun penulis tahu proses pembuatan Akta Jual Beli ini sah karena dihadapan PPAT tetapi prosedur yang diminta oleh BPN sebagai bentuk izin dari BPN untuk bisa membuat Akta Jual Beli tidak dipatuhi oleh PPAT. Prosedur itu dibuat sendiri oleh BPN dan hukum tidak permaslahkannya karena yang hukum permasalahkan data fisik pada sertifikat maka Akta Jual Beli tidak sah karena sertifikat tidak sah karena lokasi yang tercatat pada Akta Jual beli, diambil dari data fisik yang salah; ketiga, Ganti Rugi terhadap Para Turut Tergugat bahwa amar putusan yang diberikan majelis hakim tidak adil karena Para Tergugat hanya bisa dihukum untuk tunduk dan taat. Kesimpulan dan saran dari penggungat adalah Pertama, kesimpulan Sertifikat Nomor: 492/Kel. Kelapa Lima Tahun 1989 Data fisik salah sehingga tidak adil maka saran penulis ialah Para Pihak diminta untuk melakukan Upaya Hukum Banding dan Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan BPN untuk memperbaiki Data fisik;kedua, kesimpulan Akta Jual Beli Nomor: 01/III/KKU/1996 sah menurut Majelis Hakim namun menurut penulis prosedur tidak sesuai tetapi hukum tidak mempermasalahkannya, tetapi yang dipermasalahkan oleh hukum adalah keterangan luas dan batas tanah didalamnya salah sehingga Akta Jual Beli salah, oleh karena itu saran dari penulis adalah Para Pihak diminta untuk melakukan Upaya Hukum Banding dan Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan PPAT untuk memperbaiki akta jual beli sesuai dengan Sertifikat yang telah di perbaiki oleh BPN;ketiga, kesimpulan Ganti Rugi terhadap Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara, menurut penulis tidak adil, oleh karena itu saran dari penulis adalah Para Turut Tergugat melakukan Upaya Hukum Banding agar amar putusan ini tidak akan dipertahankan dan dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Actions (login required)

View Item