Analisis Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017-2018

KENO, Santi Veneria (2020) Analisis Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017-2018. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (693kB)
	Text BAB I.pdf Download (414kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (498kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (333kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (407kB)
	Text BAB VI.pdf Download (311kB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Apasaja faktor yang mendasari pemberian Opini Wajar Dengan Pengecualian(WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Belu Tahun 2017? 2).Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2018?. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1). untuk mengetahui faktor yang mendasari pemberian opini Wajar Dengan Pengecualian terhadap LKPD Kabupaten Belu Tahun 2017 dan 2). Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam meraih opini wajar tanpa pengecualian pada tahun 2018. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu.Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri atas 2 jenis data menurut sumber dan jenis data menurut sifat. Jenis data menurut sumber terdiri dari data primer dan datasekunder, sedangkan jenis data menurut sifat terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) selama beberapa tahun hingga tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Belu masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian karena masih rendahnya pemahaman dan kesadaran untuk menindaklanjuti rekomendasi dari hasil temuan BPK, kurang optimalnya pengelolaan aset daerah dan masih ditemukan kasus-kasus yang ada pada sistem pegendalian intern,kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesesuaian dengan SAP dan kecukupan pengungkapan. (2) Pada tahun 2018 pemerintah daerah Kabupaten Belu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian karena upaya- upaya yang dilakukan yaitu memahami dan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK, melakukan inventarisasi terhadap aset yang telah rusak berat, hilang, status kepemilikannya belum jelas, dikuasai oleh pihak ketiga, tidak diketahui keberadaannya dan kemudian melakukan penelusuran lebih lanjut atas aset yang akan diusulkan untuk dihapuskan. Saran dari penelitian ini adalah Pemerintah Daerah harus segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK di tahun-tahun sebelumnya atas temuan-temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketidakefektifan sistem pengendalian intern dan mengadakan pembenahan di seluruh satuan kinerja terhadap sistem pelaporan akuntansi pada belanja modal yang dikaitkan dengan laporan kepemilikan.

Actions (login required)

View Item