Analisis Opini Audit Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2018

UNSPECIFIED (2020) Analisis Opini Audit Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2018. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (494kB)
	Text BAB I.pdf Download (339kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (263kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (507kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (393kB)
	Text BAB VI.pdf Download (305kB)

Abstract

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah 1).Faktor-faktor apa saja yang mendasari diperolehnya opini WDP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2018? 2).Apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah Kota Kupang dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam meraih Opini WTP pada tahun 2019? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1).Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab diberikannya opini WDP oleh BPK atas LKPD Kota Kupang Tahun Anggaran 2018 dan 2) Mengetahui upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam meraih Opini WTP pada tahun 2019. Penelitian ini dilakukan di lakukan pada Kantor Badan keuangan Daerah dan Aset Kota Kupang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri atas 2 jenis data menurut sumber dan jenis data menurut sifat. Jenis data menurut sumber terdiri dari data primer dan data sekunder, sedangkan jenis data menurut sifat terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1).Selama tahun 2016 hingga tahun 2018 Pemerintah Kota Kupang selalu mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian dikarenakan pencatatan aset disetiap SKPD belum memadai, pengelolaan Dana BOS yang belum memadai, serta Pemerintah Kota Kupang belum menindaklanjuti hasil rekomendasi dari hasil temuan BPK serta masih ditemukannya penyimpangan yang terjadi pada sistem pengendalian intern,kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesesuaian dengan SAP dan kecukupan pengungkapan. 2).Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Kupang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian karena upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan pencatatan perbaikan aset, melakukan inventarisasi terhadap aset yang rusak, melakukan rekonsiliasi terkait masalah gedung dan bangunan, dan melakukan pengawasan pada satuan pendidikan penerima Dana BOS serta Menindaklanjuti surat teguran tertulis melalui Walikota Kupang kepada SKPD agar melakukan perbaikan sistem penatausahaan piutang pajak. Saran dari penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota Kupang harus lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap Dana BOS agar pengelolaan Dana BOS lebih efektif dan melaksanakan rekomendasi perbaikan dalam penatausahaan Dana BOS. Serta Pemerintah Daerah Kota Kupang harus menindaklanjuti temuan-temuan yang masih menjadi rekomendasi dari BPK agar di tahun-tahun berikutnya tidak lagi menjadi masalah.

Actions (login required)

View Item