Analisis Perlakuan Akuntansi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018

PORA, Wihelmus T. R. Pama (2020) Analisis Perlakuan Akuntansi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (405kB)
	Text BAB I.pdf Download (311kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (408kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (477kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (407kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (437kB)
	Text BAB VI.pdf Download (304kB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Akuntansi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018 sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum?. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi sehubungan dengan pendapatan restribusi pemakaian kekayaan daerah pada Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018, baik pengakuan, pengukuran dan pelaporan sudah dilakukan dalam kesesuaiannya dengan SAP (PP No. 71 tahun 2010. Penelitian ini, dilakukan pada Badan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Propinsi NTT. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa (1). Secara umum pengakuan pendapatan retribusi sudah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 oleh masing-masing PPK SKPD atas penerimaan retribusi sehubungan dengan pemakaian kekayaan daerah oleh pihak pemakai. 2). Pengukuran pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah oleh PPK SKPD juga telah dilakukan sesuai dengan tarif yang telah di tetapkan, meskipun demikian, terdapat beberapa kasus dimana pengenaan tarif retribusi tidak mengalami perubahan meskipun kondisi fisik kekayaan daerah tersebut tidak potensial lagi atau telah mengalami kerusakan sehingga menyebabkan menurunnya permintaan pihak lain untuk memanfaatkan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut. 3). Pelaporan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah sudah sesuai dengan peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010. Oleh karena pengakuan dan pengukuran pendapatan atas retribusi pemakaian kekakayaan daerah umumnya sudah dilakukan sesuai SAK, oleh karena pelaporannya dalam laporan keuangan juga sudah dilakukan dengan tepat. Saran dari penelitian ini yaitu lebih memperhatikan kembali sistem penerapan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, terkait pengakuan sehingga pada saat pembuatan jurnal tidak terdapat kesalahan-kesalahan, meningkatkan pos-pos retribusi pemakaian kekayaan daerah sehingga dapat dikelola lebih optimal, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang lebih mensejahterakan masyarakat.

Actions (login required)

View Item