Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Wolwal Tengah Kecamatan Abad Kabupaten Alor

MOALEY, Isak Daud (2020) Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Wolwal Tengah Kecamatan Abad Kabupaten Alor. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK_COVER.pdf Download (346kB)
	Text BAB I.pdf Download (161kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (319kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (266kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (142kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (396kB)
	Text BAB VI.pdf Download (168kB)

Abstract

Sikripsi ini berjudul Peran Badan Permusyawaratan Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Wolwal Tengah Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Badan Perumusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan peraturan desa di desa wolwal tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Badan Permusyawaratan desa dalam pembuatan peraturan desa di desa wolwal tengah kecamatan alor barat daya kabupaten alor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menjelasakan objek penelitian. Teknik sampel penelitian yang digunakan adalah purposive sampeling, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: observasi lapangan, dokumentasi, teknik wawancara dan analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan peran badan permusyawaratan desa dalam pembuatan peraturan desa di Desa Wolwal Tengah Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor. Berdasarkan hasil penelitin di desa wolwal tengah bahwa pertama membahasa dan menyepakati rancangan peraturan desa. Hasil penelitian menunjukan(1) keterbatas pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa sehinga sampai saat ini belum ada peraturan desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa. (2) minimnya pengalaman organisasi, dengan memiliki pengalaman organisasi BPD bisa dapat mencari jalan keluar untuk pembuatan rancanagan peraturan desa. (3) kurangnya sosialisasi dari Badan Pemberdayaan Masyrakan Dan Pemerintah Desa. Dengan sosialisasi yang dilakukan BPMPD secara terus menerus tentunya akan menambah wawasan Badan Permusyawaratan Desa. Kedua menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukan (1) musyawarah rencana pembangunan dusun. Dengan melakukan musyawarah tingkat dusun kepala dusun juga bisa mengetahui langsung arah serta kebijakan-kebijakan pembangunan diwilayanya dan dapat menyampaikan dimusyawarah tingkat desa. (2) musyawarah rencana pembangunan desa. Dalam musyawarah desa ini akan terjadi perdebatan dari berbagai dusun dalam memperjuangkan kebutuhan masing-masing wilaya. (3) rapat desa. Dalam rapat desa hanya komunikasi anatara masyarakat, aparatur desa, dan Badan permusyawaratan desa dengan tujuan membicarakan kepentingan-kepentingan yang bersifat kusun dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Salah satu rapat yang sering dilakukan dalam satu tahun ialah rapat tahunan. Ketiga melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Hasil penelitian menunjukan (1) sinergitas aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Sinergitas ini ditujukan baik itu aparatur desa maupun badan permusyawaratan desa dalam semua momen kegiatan, berpikir bersama demi pembangunan desa kearah yang lebih baik, sehingga BPD melakukan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban kepala desa sekali dalam setahun dengan maksud agar BPD bisa mengetahui pelaksanaan program kepala desa tersebut. (2) gotong royong. Badan Permusyawaratan Desa tidak saja hadir sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang bertugas melakukan pengawasan akan tetapi juga sebagai eksekutor program. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa: Kurangnya pengetahuan, pengalaman organisasi dan sosialisasi dari BPMPD bagi badan permusyawaratan desa, sehingga BPD belum terlalu menjalankan perannya dengan baik.

Actions (login required)

View Item