Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Gugatan Sederhana Dalam Perkara Nomor 05/Pdt.G.S/2016/PN Atb

BOYMAU, Dominikus Gervandy (2021) Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Gugatan Sederhana Dalam Perkara Nomor 05/Pdt.G.S/2016/PN Atb. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (699kB)
	Text BAB I.pdf Download (330kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (574kB)
	Text BAB V.pdf Download (326kB)

Abstract

Hukum perdata merupakan hukum pribadi yang mengatur hak-hak dan kewajiban- kewajiban pribadi subjek-subjek hukum. Pribadi sebagai subjek hukum artinya, orang tersebut memiliki hak dan kewajiban yang dimiliki setiap orang secara kodrati sejak dilahirkan hingga meninggal dunia. Dalam perkara hukum Perdata, dikenal yang namanya Gugatan Sederhana. Dijelaskan bahwa suatu sengketa yang menimbulkan kerugian akibat penipuan yang jumlah kerugiannya itu ditafsir kurang dari Rp. 200.000.000, oleh hukum acara khususnya PERMA Nomor 4 tahun 2019 perubahan atas PERMA Nomor 2 tahun 2015 dapat di eksekusi melalui pengadilan menggunakan cara Gugatan Sederhana. Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap putusan gugtan sederhana dalam perkara nomor 05/Pdt.G.S/2016/PN ATB. Tujuan untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi terhadap putusan gugatan sederhana perkara nomor 05/Pdt.G.S/2016/PN Atb. Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yakni mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dalam kehidupan nyata. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pelaksanaan eksekusi terhdap putusan gugatan sederhana terdiri dari 5 (lima) tahap yakni : Pertama, Adanya Permohonan Eksekusi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Panitera yang mengatakan bahwa terkait Putusan perkara ini sampai sekarang belum dilaksanakan eksekusi karena tergugat tinggal di kupang. Jadi jika dilihat dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 4 ayat (3) bahwa penggugat dan tergugat dalam Gugatan Sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penggugat bahwa pengadilan negeri sudah menjatuhkan putusan terhadap tergugat atas nama FN yang di vonis satu tahun enam bulan penjara dan tergugat harus mengembalikan uang saya dengan ganti kerugian sesuai keputusan pengadilan negeri kelas IB Atambua sebesar Rp. 187.000.000, tetapi anehnya sampai sekarang belum ada pelaksanaan eksekusi. Kedua, Aanmaning atau Peringatan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Panitera bahwa sudah ada panggilan terhadap pihak tergugat, tetapi tergugat datang bukan untuk melaksanakan isi putusan atau pelaksanaan eksekusi hanya untuk menyatakan bahwa saya tidak menerima putusan ini dan tergugat juga sudah mengajukan peninjauan kembali (PK) tetapi (PK) ditolak karena tidak di mungkinkan oleh hukum. Ketiga, Permohonan Sita Eksekusi. Keempat, Penetapan Eksekusi. Kelima, Lelang. Dari 5 (lima) tahapan pelaksanaan eksekusi ini ternyata hanya ada 3 (tiga) tahapan yakni permohonan sita eksekusi, penetapan dan lelang tidak laksanakan. Sehingga penulis berpendapat bahwa ada keragu-raguan dari juru sita karena bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015. Kesimpulan dari penulis bahwa: terkait dengan pelaksanaan eksekusi ini tidak di laksanakan karena pada tahap permohonan sita eksekusi, penetapan eksekusi, dan lelang belum di laksanakan sampai sekarang tidak terlaksana. Ada juga saran dari penulis agar Gugatan Sederhana bisa dieksekusi putusannya maka harus diperhatikan syarat formilnya mengenai tempat tinggal (domisili) antara Penggugat dan Tergugat.

Actions (login required)

View Item