Kajian Yuridis Terhadap Pergub NTT Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi PKB Dan BBNKB Penyerahan Kedua Dan Seterusnya Di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

PRANADJAYA, Sandy A. J. L. (2021) Kajian Yuridis Terhadap Pergub NTT Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi PKB Dan BBNKB Penyerahan Kedua Dan Seterusnya Di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (384kB)
	Text BAB I.pdf Download (123kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (242kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (14kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (35kB)
	Text BAB V.pdf Download (22kB)

Abstract

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah meluncurkan program Tax Amnesty yang memberikan keringanan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 63 tahun 2019, yang sudah diberlakukan sejak 1 Agustus hingga 31 Oktober 2019 kepada seluruh wajib pajak di Provinsi NTT. Permasalahanya adalah Penerbitan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 63 Tahun 2019 apabila dikaitkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 2 Tahun 2010 akan bertentangan dalam penerapannya. Untuk itu perlu dikaji lebih mendalam tentang Penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pembebasan Administrasi PKB dan BBNKB Penyerahan Kedua Dan Seterusnya di Wilayah Nusa Tenggara Timur Penelitian ini bertujuan Untuk mengkaji dan menganalisis Penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi PKB dan BBNKB Penyerahan Kedua Dan Seterusnya di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sinkronisasinya terhadap Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 2 Tahun 2010 Tentang Pajak. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan Statuta Approach dan Concepctual Approach. Melalui teori Yuridis Normatif lalu ditemukan jawaban bahwa : 1. Dikeluarkanya Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur No. 63 Tahun 2019 bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), perlu dilakukan intensifikasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui kebijakan pembebasan pajak kepada masyarakat; 2. Dikeluarkannya Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur No. 63 Tahun 2019 memberikan kebijakan kepada semua wajib pajak atau pemilik kendaraan bermotor khususnya di Nusa Tenggara Timur untuk memanfaatkan waktu pengampunan pajak selama 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2019. 3. Keringanan dan Pembebasan Pajak diatur pada Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 2 Tahun 2010 Tentang Pajak yang menegaskan bahwa Gubernur dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak dengan cara pemberian keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Simpulan dan saran yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Dikeluarkanya Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur No. 63 Tahun 2019 bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), perlu dilakukan intensifikasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui kebijakan pembebasan pajak kepada masyarakat dengan memberikan kebijakan kepada semua wajib pajak atau pemilik kendaraan bermotor khususnya di Nusa Tenggara Timur untuk memanfaatkan waktu pengampunan pajak selama 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2019.; 2. Dikeluarkannya Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur No. 63 Tahun 2019 tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 2 Tahun 2010 Tentang Pajak karena dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 2 Tahun 2010 Tentang Pajak yang memberikan kewenangan pada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur. Adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut : 1. Memperhatikan bunyi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 tahun 2019 maupun Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sudah sesuai dengan ketentuan tersebut namun karena belum terlalu transparan dan mempunyai kekuatan mengikat maka perlu ditinjau kembali dan pemerintah harus selalu dan senantiasa lebih intensif dalam penangannya. 2. Untuk menghindari penafsiran yang keliru dan interpretasi yang berbeda terhadap konstitusi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 tahun 2019 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi PKB dan BBNKB Penyerahan Kedua dan seterusnya, serta Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah maka perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan-perubahan. Oleh karena itu, maka penulis dapat menyarankan kepada pembuat undang-undang agar perlu memperhatikan untuk dilakukan revisi atau dirubah kembali.

Actions (login required)

View Item