Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur

Seran, Maria Eleanor Mega (2021) Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (438kB)
	Text BAB I.pdf Download (235kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (463kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (472kB)
	Text BAB V.pdf Download (196kB)

Abstract

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatannya adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sudah berpartisipasi dengan jumlah 10,53% (sepuluh koma lima puluh tiga persen) atau 6 (enam) responden dari 57 (lima puluh tujuh) responden yang diteliti, mengakui menerima dan menghadiri undangan dari perangkat daerah pemrakarsa mengenai konsultasi publik/diskusi publik bagi pembentukan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Prosentase partisipasi tersebut jumlahnya rendah dari keseluruhan responden yang diteliti, tetapi masyarakat masih berpartisipasi, walaupun terbatas (secara intern) pada unit fasilitas pelayanan kesehatan yakni Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSUPP) Betun dan puskesmas-puskesmas di Kabupaten Malaka. Hal ini berhubungan dengan tidak tersedianya anggaran bagi kegiatan konsultasi publik/diskusi publiknya dan unit fasilitas pelayanan kesehatan tersebut adalah yang terkait/terdampak langsung dengan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, juga Perda Kawasan Tanpa Rokok tersebut adalah peningkatan dari Peraturan Bupati Kabupaten Malaka Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masyarakat berpartisipasi hanya terbatas pada kegiatan diskusi publik/public hearing. Oleh karena hanya terbatas pada kegiatan diskusi publik, maka dari ke 4 (empat) bentuk partisipasi masyarakat dalam tahapan ante legislative, pada bentuk diskusilah masyarakat berpartisipasi sedangkan bentuk penelitian, usul inisiatif dan perancangan masyarakat tidak berpartisipasi. Harapannya agar perlu membumikan partisipasi masyarakat selain konsultasi publik/diskusi publik/public hearing, juga bentuk penelitian, usul inisiatif dan perancangan diperhatikan dalam proses pembentukan peraturan daerah pada tahap ante legislative, diperlukan suatu peraturan daerah tentang partisipasi masyarakat agar masyarakat mengetahui mekanisme partisipasinya melalui proses penyampaian aspirasi bagi pembentukan suatu peraturan daerah, dibutuhkan intervensi dari Tim pembentuk perda/Badan legislasi daerah untuk mengawasi proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Malaka, serta dalam pembentukan peraturan daerah diperlukan pula kajian naskah akademiknya yang mencakup aspek filosofis, yuridis dan sosiologis.

Actions (login required)

View Item