Analisis Pengelolaan Bantuan Sosial Provinsi NTT Tahun Anggaran 2016-2018

PAYON, Maria Elisabeth Masi (2021) Analisis Pengelolaan Bantuan Sosial Provinsi NTT Tahun Anggaran 2016-2018. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (860kB)
	Text BAB I.pdf Download (483kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (388kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (650kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (345kB)
	Text BAB VI.pdf Download (307kB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan anggaran belanja bantuan sosial di Dinas Sosial Provinsi NTT tahun2016-2018? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan belanja bantuan sosial di Dinas Sosial Provinsi NTT tahun anggaran 2016-2018. Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data menurut sumber dan menurut sifat. Data menurut sumber terdiri dari data primer dan data skunder sedangkan data menurut sifat terdiri dari data Kuantitatif dan data kualitatif.Data dalam penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan belanja bantuan sosial di Dinas Sosial Provinsi NTT tahun anggaran 2016-2018 menunjukan bahwa : (1) Anggota masyarakat/kelompok masyarakat/kelompok organisasi kemasyarakatan yang ingin membutuhkan dana belanja bantuan sosial harus terlebih dahulu mengajukan proposal pemohonan kepada pemerintah daerah. (2) Proposal yang telah diajukan oleh pemerintah daerah dengan kelengkapan proposal yang telah dibuat dan diajukan oleh kelompok masyarakat/kelompok organisasi. (3) Pemberian dana belanja bantuan sosial tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan dari pemerintah tiap tahunnya dan diberikan secara selektif sesuai proposal yang telah diajukan. Melihat dari hasil analisis tersebut maka disarankan : (1) Kepada Dinas Sosial Provinsi NTT agar menjaga dan meningkatkan kesejatraan masyarakat maka pemerintah harus selektif dalam pengelolaan anggaran belanja bantuan sosial. (2) Dalam pemberian belanja bantuan sosial pemerintah daerah harus tetap mempertahankan asas keadilan, kepatuhan, untuk masyarakat berdasarkan perturan yang ada. (3) Pemerintah harus lebih selektif dalam melihat proposal permohonan yang diajukan oleh kelompok masyarakat/kelompok organisasi, agar anggaran belanja bantuan sosial yang ada dapat diberikan secara tepat sehingga dapat diterima dan dirasakan oleh semua masyarakat yang membutuhkan dana belanja bantuan sosial tersebut.

Actions (login required)

View Item