Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Tanah) Pada Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018

WA’E, Andreas Cornelio (2020) Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Tanah) Pada Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (687kB)
	Text BAB I.pdf Download (303kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (451kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (311kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (368kB)
	Text BAB VI.pdf Download (304kB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Barang Milik Daerah (Aset Daerah Tanah) pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengelolaan Barang Milik Daerah (Aset Daerah Tanah) pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018. Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan aset/barang milik daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah berjalan baik dan tetap berpedoman dengan regulasi yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 12 Tahun 2018. Namun dalam pengelolaan yang dilakukan masih terdapat beberapa siklus pengelolaan yang belum berjalan dengan baik, yaitu siklus pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindah tanganan,dan siklus penata usahaan, dimana masih terkendala dengan kurangnya status hukum atau dasar hukum berupa sertifikat. Hal lain yg masih terkendala yaitu mengenai bukti kepemilikan dan juga kurangnya pengamanan fisik berupa pemagaran atau pemasangan papan nama sebagai bukti kepemilikan yang sah. Saran bagi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu meningkatkan lagi pengelolaan barang milik daerah dan selalu berpedoman sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 12 Tahun 2018, serta Pemerintah Daerah harus memiliki dasar hukum yang kuat yaitu berupa sertifikat yang sah serta harus mempunyai dokumen-dokumen pendukung yang kuat. Selain itu semua tanah milik Pemerintah wajib dilakukan pemagaran dan juga pemasangan papan nama.

Actions (login required)

View Item