Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Poco, Kecamatan Wae Ri’i, Kabupaten Manggarai

TARSI, Matilde Aprilita (2021) Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Poco, Kecamatan Wae Ri’i, Kabupaten Manggarai. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text FILE ABSTRAK.pdf Download (381kB)
	Text BAB I.pdf Download (277kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (332kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (117kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (270kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (492kB)
	Text BAB VI.pdf Download (25kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BPD dalam pembangunan desa di Desa Poco, Kecamatan Wae Ri’i, Kabupaten Manggarai dan untuk mengetahui peran BPD yang dilakukan dalam pembangunan Desa Poco. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa, berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari Tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan Desa telah dilaksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi dari beberapa masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa fungsi dan tugas BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa terlaksana dengan baik. 2) Menampung Aspirasi Masyarakat, BPD belum maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat Desa, dalam hal ini kurangnya pengetahuan anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya itu sendiri. Dimana Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan BPD. 3) Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa Pola pengawasan belum berjalan secara maksimal, ini mungkin karena sikap tertutup yang samasama dilakukan, padahal seharusnya dibutuhkan keterbukaan seperti keterbukaan penggunaaan anggaran, hanya saja sejauh ini, transparansi anggaran masih menjadi hal menakutkan sehingga tugas BPD dalam hal pengawasan juga berjalan secara pincang. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :1) Diperlukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia anggota BPD Poco agar pengawasan pemerintahan desa mulai dari proses legislasi sampai pengawasan APB Desa serta peraturan desa dapat berjalan maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada anggota BPD. Jika diperlukan, dapat dilakukan pergantian anggota BPD yang lebih kompeten dalam melaksanakan tugasnya. 2) Diperlukan sosialisasi yang lebih menyeluruh dan secara rutin kepada masyarakat mengenai keberadaan BPD serta tugas dan fungsi BPD di Desa Poco. Selain itu pendanaan untuk kegiatan operasional BPD perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan anggota BPD. Namun, hanya jika penyelenggaraan BPD Desa Poco telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang 3) Anggota BPD di setiap dusun harus berperan aktif dalam setiap kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPD sebagai wakil rakyat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat desa kepada Kepala Desa, misalnya keikutsertaan dalam musyawarah dusun. Sehingga BPD harus peka dan tanggap terhadap keluh kesah dan keinginan masyarakat.

Actions (login required)

View Item