Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Teroris Di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Kupang

MAMO, Alberto Aries Ribeiro (2021) Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Teroris Di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Kupang. Undergraduate thesis, Unika Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (659kB)
	Text BAB I.pdf Download (482kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (444kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (214kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (442kB)
	Text BAB V.pdf Download (341kB)

Abstract

Pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakan prinsipnya terdiri atas dua bagian yaitu Intramural treatment dan ekstramural treatment Mengenai pembinaan di lapas selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. (UU No12/1995). Hal itu diatur dalam Pasal 2 UU No. 12/1995 yang mana ditentukan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan persyarakatanya menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab Masalah pokok berupa Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang? Dan Faktor apakah yang menjadi bumbatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas A Nupang? Tujuan penelitian dalah 1 Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan natupidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Klas ILA Kupang, 2. Untuk mengetahui faktor- faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kupang Dengan metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum emperis stau penelitian lapangan, sehingga penulis mengumpulkan data sebagai acuan analisis hukum cu deskriptif kualitatif Hasil penelitian menyatakan bahwa Lupas Klas II A Kupang telah melaksanakan Aturan pembinaan yang selalu didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan pemasyarakatan Peraturan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor 58.01/03 01/2010 tentang Proses Pemberlakukan Narapidana yang beresiko tinggi dan khusus napiter menggunakan standar pembinaan yakni Keputusan Dirampas No PAS172 DK 01.06.01/2015 tentang Standar Pembinaan Narapida terorisme yakni Program Masa Pengenalan Lingkungan. Program Profiling. Program Assement Program Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, Program Kesadaran Beragama. Program Kesadaran Hukum, Program Kemampuan Intelektual Program Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Program Konselin Psikologi Program Pembinaan Kesehatan Jasmani. Hambatan yang dihadapi dalam proses pembinaan adalah Karakteristik napider yang tidak mau berbaur, ada Kooperatif dengan petugas berpotensi menyebarkan paham dikalisme dan napi lain dan petugas lapas untuk mencegah hal tersebut maka proses pembinaan Napider yang dilakukan oleh Kemenkumham yakni Kepribadian kemandirian narapidana sementara program pembinaan yang dilakukan oleh BNPT adalah rehabilitasi, sosial si evaluasi dan identifikasi Dari hasil penelitian dapat disarankan : 1 perluh disosialisasikan secara berkala dan diimplementasi mekanisme penempatan narapidana terorisme. 2 Badan pengembangan sumber daya manusia hokum dan HAM perlu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi petugas permasyarakatan tentang profiling dan asesment narapidana terorisme 3 perlu mengoptimalkan peran pembimbing kemasyarakatan (PK) balai permasyarakatan dalam penangana terorisme untuk melakukn profiling dan assessment napi teroris. 4 dirjrn permayarakatan meningkatkan kompetensi petugas permasyarakatn untuk melakukan pembinaaan dan dedikasi terhadap narapidana teroris 5. Dirjen permasyarakatan meningkatkan dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penempatan dan pembinaan narapidana teroris seperti penambahan blog khusus. Peningkatan system dan peralatan keamanan . 6 perlu ditingkatkan kerjasama antara direktorat Jenderal Permasyarakatan dengan BNPT dalam pelaksanaan program deradikalisasi di lembaga permasyarakatan

Actions (login required)

View Item