Analisis Tingkat Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pemerintah Pusat Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur 2007-2011

TANEO, Djuni H. (2013) Analisis Tingkat Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pemerintah Pusat Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur 2007-2011. Undergraduate thesis, Unika Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (917kB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (43kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (37kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (135kB)
	Text BAB VI.pdf Download (12kB)

Abstract

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat vital bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Struktur APBD sendiri (yang sudah berubah dari model anggaran tradisional ke anggaran kinerja) terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Namun yang menjadi pembahasan hanya pada Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah seberapa besar tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat selama tahun 2007-2011. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat pada kabupaten / kota Provinsi NTT selama tahun 2007-2011. Tempat penelitian dilakukan pada Biro Keuangan Sekda Provinsi NTT pada bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Mei 2013. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara secara langsung dan dokumen tertulis yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti berupa Pendapatan Daerah dari Tahun 2007-2011. Untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio ketergantungan keuangan daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa Perbandingan tingkat pendapatan daerah dihitung berdasarkan porsi dana perimbangan terhadap APBD. Pada tahun 2007, tingkat ketergantungan keuangan paling tinggi didominasi oleh Kabupaten Sumba Timur dengan porsi sebesar 94,84%. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yakni 1). Ketenagakerjaan; pertumbuhan tenaga kerja tidak seimbang dengan pertumbuhan lapangan kerja. 2). pendidikan; ketersediaan sekolah, Guru, murid dan transportasi yang kurang mendukung. Tahun 2008, didominasi oleh Kabupaten TTS, dengan porsi sebesar 94,59%, hal ini disebabkan oleh kondisi daerah yang sangat memprihatinkan dan penerimaan PAD yang sangat kecil. Sementara untuk Tahun 2009, 2010 dan 2011 tingkat ketergantungan keuangan didominasi oleh Kabupaten Manggarai Timur, masing-masing dengan porsi sebesar 94,05%, 96,83% dan 96,80%. Hal ini disebabkan karena oleh beberapa faktor: 1). tingkat pendidikan yang masih rendah. 2). ekonomi yang kurang menunjang. 3). Budaya. 4). pemerintahan; terjadinya defisit APBD pada tahun 2009 sebesar 9,4 milyar. dan 5). pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Tingkat ketergantungan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Se-Provinsi NTT Tahun 2007-2011, didominasi oleh kabupaten Manggari Timur, yang selama 3 (tiga) tahun, mendapatkan kontribusi bantuan paling tertinggi dari kabupaten / kota lainnya. Berdasarkan kenyataan tersebut, penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan mengoptimalkan penerimaan PAD sesuai dengan potensi yang dimiliki. Saran kepada pemerintah kabupaten / kota Provinsi NTT adalah memperbaiki kinerja pengelolaan pengumutan pajak dan retribusi, harus dapat membedakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, menggali dan mengembangkan potensi-potensi daerah yang dimiliki serta menanamkan kesadaran kepada masyarat NTT dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah.

Actions (login required)

View Item