Analisis Pemberian Opini Wajar Dengan Pengecualian Oleh BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012

LAZAR, Hiasintha Florentina (2014) Analisis Pemberian Opini Wajar Dengan Pengecualian Oleh BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012. Undergraduate thesis, Unika Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (905kB)
	Text BAB I.pdf Download (184kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (215kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (248kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (272kB)
	Text BAB VI.pdf Download (175kB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Hal-hal apakah yang mendasari pemberian opini Wajar Dengan Pengecualian oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2012?. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemberian Opini “WDP” oleh BPK terhadap LKPD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2012. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa,Pertama:Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012 sebesar 99,93% lebih tinggi 0,2% dibanding realisasi Tahun 2011. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012 sebesar 89,61% atau lebih rendah 0,63% dari tahun 2011 yaitu 90,27%. Realisasi Pembiayaan Netto tahun 2012 105,05% lebih besar 6,4% dari tahun 2011 yang hanya 98,65%. Kedua:Terdapat sembilan temuan yang berulang dari tahun 2011, Pemerintah Lembata telah semaksimal mungkin berusaha menindaklanjutinya, namun kendalanya ada pada pihak ketiga. Ketiga: Terhadap 12 temuan baru, dapat terlihat bahwa sebagian besar temuan tersebut merupakan temuan dengan bobot kecil sehingga masih dikatakan wajar. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: Pertama: Dibandingkan dengan LKPD Tahun 2011, LKPD Kabupaten Lembata Tahun 2012 telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Kedua : Sistem Penegendalian Intern (SPI) Tahun 2012 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2011, terutama menyangkut koordinasi antara Dinas PPKAD dengan SKPD, juga antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dalam kaitan dengan Inventarisasi, Konfirmasi dan Rekonsiliasi terhadap temuan Tahun 2011. Ketiga : Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Tahun 2012 lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2011 dimana skala maupun bobot temuan pada tahun 2012, oleh BPK RI masih dianggap Wajar. Keempat : BPK RI memberikan “WDP” atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Saran untuk kesimpulan diatas: Pertama, Pemerintah Daerah diharapkan segera menyelesaikan panjar serta kas di bendahara pengeluaran yang tidak berupa kas lancar yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.Kedua: Terhadap temuan yang merupakan pokok-pokok kelemahan SPI Tahun 2012 perlu diperbaiki yaitu dengan segera melakukan inventarisasi dan konfirmasi kepada penerima dana bergulir dan inventarisasi aset tetap.Ketiga: Pokok-pokok kelemahan terhadap kepatuhan perlu diperbaiki dan ditingkatkan dengan menyajikan nilai penyertaan modal berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit.

Actions (login required)

View Item