Penerapan Pembuktian Terbalik Terhadap Kasus Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang

KLAU, Joseph (2014) Penerapan Pembuktian Terbalik Terhadap Kasus Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (284kB)
	Text BAB I.pdf Download (229kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (130kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (109kB)
	Text BAB V.pdf Download (92kB)

Abstract

Masalah korupsi di Indonesia hingga saat ini sudah pada keadaan yang sangat parah dan begitu mengakar dalam sendi-sendi kehidupan serta dilakukan secara luas oleh aparat negara dan pejabat publik lainnya dari tingkat yang paling rendah hingga tingkatan paling tinggi bahkan juga merambah ke sektor swasta seperti pelaku bisnis, masyarakat penyedia jasa dan lain sebagainya.Penanganan kasus korupsi dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan dinilai masyarakat kurang memuaskan sehingga bertolak belakang dengan pemberantasan korupsi yang gencar dipromosikan oleh pemerintah. Permasalahan yang hendak di bahas dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan pembuktian terbalik terhadap kasus korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi(TIPIKOR) Kupang, mengenai permasalahan yang hendak diteliti maka tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan pembuktian terbalik pada kasus korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi(TIPIKOR) Kupang, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan aspek yuridis karena kasus korupsi merupakan suatu perbuatan pidana dan aspek sosiologis untuk mengkaji bagaimana penerapan pembuktian terbalik pada kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang. Hasil penelitian di pengadilan tindak pidana korupsi Kupang menunjukan bahwa pembuktian terbalik yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum digunakan oleh para terdakwa atau dalam kasus-kasus yang telah disidangkan di pengadilan tindak pidana korupsi Kupang dan belum ada terdakwa yang melakukan pembuktian terbalik. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dengan melihat fakta yang terjadi di pengadilan tindak pidana korupsi Kupang, disarankan perlu dipertegas pengaturan tentang pembuktian terbalik agar dapat lebih optimal digunakan.

Actions (login required)

View Item