Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Pengadilan Negeri Kelas II B Kefamenanu

NAIHATI, Yohanes Kristianis (2014) Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Pengadilan Negeri Kelas II B Kefamenanu. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (463kB)
	Text BAB I.pdf Download (101kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (60kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (67kB)
	Text BAB V.pdf Download (57kB)

Abstract

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu, dimanapun dan kapanpun. Kekerasan tidak terlepas dari adanya peran pelaku dan korban. Akibatnya adalah yang menjadi korban selalu menderita secara fisik maupun mentalnya. Terutama korban tindak pidana perkosaan. Korban tindak pidana perkosaan selalu tidak mempunyai daya untuk melakukan sesuatu untuk melindungi hak-haknya sebagai warga Negara Indonesia. Perlindungan yang seharusnya ada untuk korban bahkan tidak pernah diperhatikan oleh para penegak hukum. Hal ini yang mendorong saya untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan di Pengadilan Negeri Kelas II B Kefamenanu. Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan di Pengadilan Negeri Kelas II B Kefamenanu”, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Kelas II B Kefamenanu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat yang memberikan perlindungan di pengadilan negeri kelas II B kefamenanu. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh diketahui bahwa perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Kelas II B kefamenanu sepanjang tahun 2010-2012, hak-hak korban belum dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Kelas II B Kefamenanu sepanjang tiga (3) tahun terakhir (2010-2012) belum dipenuhi sebagaimana mestinya atau masih sangat minim. Diantaranya:1. Mendapat penerjemah, penerjemah sangat berperan penting dalam sebuah persidangan karena apabila yang memberikan kesaksian menggunakan bahasa daerah maka penerjemah akan menerjemahkan apa yang diungkapkan saksi sehingga proses sidang dapat berjalan dengan baik dan lancar. 2. Bebas dari pertanyaan yang menjerat, hakim dalam memberikan pertanyaan untuk mengejar suatu kebenaran sering kali membuat pertanyaan yang menjerat sehingga korban dalam memberikan keterangan sering merasa tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan itu. 3. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, korban berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasusnya sehingga korban dapat mengetahui tentang perkembangan kasusnya itu. 4. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, setiap orang yang mencari keadilan selalu ingin mengetahui hukuman atau putusan yang dijatuhkan kepada orang yang bersalah kepadanya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan seseorang untuk memberikan informasi mengenai putusan pengadilan. 5. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, korban berhak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, oleh karena itu sangat dibutuhkan seorang petugas di pengadilan untuk memberikan informasi jika terpidana telah dibebaskan.

Actions (login required)

View Item