Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Studi pada Setda Kabupaten Manggarai Barat)

SUTISNO, Paulus Alfian (2014) Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Studi pada Setda Kabupaten Manggarai Barat). Undergraduate thesis, Unika Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (404kB)
	Text BAB I.pdf Download (176kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (168kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (100kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (245kB)
	Text BAB VI.pdf Download (103kB)

Abstract

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah dampak Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat ? Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah terhadap penataan kelembagaan pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan 2) Menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, supaya tercapainya suatu daerah otonomi yang efisien, efektif dan rasional. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah bupati atau wakil bupati, Anggota DPRD, pimpinan dan staf pada dinas, badan, dan lembaga teknis daerah terkait di Kabupaten Manggarai Barat. Dalam penelitian ini, sampel ditentukan dengan teknik penarikan purposive sampling. Variabel utama dalam penelitian ini adalah penataan organisasi perangkat daerah. Terdapat 2 (dua) sub variabel organisasi perangkat daerah yaitu : 1) Penataan organisasi berbasis organisasi ramping dengan indikatornya (a) Simpel struktur dan (b) Sinergi fungsi. 2) Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang efisien dengan indikatornya (a) Pembentukan SKPD berdasarkan kapasitas daerah dan (b) Pembentukan SKPD berdasarkan urusan daerah. Hasil penelitian menunjukan bahwa, penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Manggarai Barat telah menerapkan pola besaran organisasi maksimal dimana ppola maksimal yang dimaksudkan adalah kondisi besaran organisasi pada daerah telah sesuai dengan ketetapan PP Nomor 41 Tahun 2007. Daerah kabupaten Manggarai barat yang menerapkan pola maksimal ini dalam pelaksanaan kepemerintahan telah mengsinergikan fungsi dengan baik dari tiap-tiap organisasi hal ini dapat saling menunjang tugas dan fungsi organisasi. Pembentukan SKPD berdasarkan kapasitas daerah dan urusan daerah diukur dari ketiga variabel yaitu APBD, Jumlah penduduk, dan luas wilayah, adapun pembentukan organisasi pemerintah di daerah pada dasarnya berbasis kapasitas daerah. urusan yang diserahkan kepada daerah lewat PP No. 38 tahun 2007 Tentang pembagian urusan, terdapat 34 urusan pada pemerintah daerah yang dijabarkan lewat Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenagan Daerah yang kemudian daerah membagi urusan tersebut menjadi, 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Dari hasil penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa, penerapan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyebabkan terjadinya penggemukan struktur bila dibandingkan dengan besaran organisasi perangkat daerah tahun lalu, akan tetapi besarnya struktur pada daerah tetap memperlihatkan kesinergian fungsi dari tiap organisasi perangkat daerahnya. Pembentukan SKPD berdasarkan kapasitas daerah dan urusan daerah menyebabkan pembentukan organisasi yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan berusaha memaksimalkan tupoksi setiap perangkat daerah guna mendatangkan PAD yang besar dalam pencapaian target PAD setiap organisasi. Saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat agar merampingkan kembali organisasi guna terwujudnya pelaksanaan birokrasi dengan mendepankan fungsi dengan menempatkan posisi aparatur yang professional dibidangnya. Kesinergian fungsi harus tetap dipertahankan pemerintah daerah. Pembentukan SKPD pada daerah tupoksinya harus dapat dioptimalisasi guna mendukung otonomi daerah yang mandiri.

Actions (login required)

View Item