Akibat Hukum Praktik Pinjaman Berbasis Teknologi Bagi Pemberi dan Penerima Pinjaman ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

HAMAN, Agustinus Romi (2022) Akibat Hukum Praktik Pinjaman Berbasis Teknologi Bagi Pemberi dan Penerima Pinjaman ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (443kB)
	Text BAB I.pdf Download (172kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (288kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (68kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB)
	Text BAB V.pdf Download (131kB)

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai apa akibat hukum praktik pinjaman berbasis teknologi bagi pemberi dan penerima pinjaman ditinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016. Dikarenakan meskipun adanya Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, tetapi dalam praktiknya di masyarakat masih banyak terjadi masalah yang merugikan pihak pemberi dan penerima pinjaman. Adapun mengenai rumusan masalah yang dibahas yaitu apa akibat hukum praktik Pinjaman Berbasis Teknologi bagi pemberi dan penerima pinjaman ditinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui akibat hukum praktik Pinjaman Berbasis Teknologi bagi pemberi dan penerima pinjaman ditinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah peneitian hukum normatif, karena penulis melakukan penelitian dengan menganalisis peraturan yang berlaku mengenai Pinjaman Berbasis Teknologi Di indonesia. Kemudian, dianalisis sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kemudian ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu apa akibat hukum praktik Pinjaman Berbasis Teknologi bagi pemberi dan penerima pinjaman. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa Pengaturan mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang diatur dalam Peraturan Ortoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, terutama Pasal 18 masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap para Pengguna, yaitu Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. Pengaturan dalam pasal 18 POJK Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi hanya mengatur perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Pasal 18 POJK Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi masih belum mengatur perjanjian antara penyelenggara dengan penerima Pinjaman, yang mana hal tersebut menimbulkan akibat hukum bagi Pemberi Pinjaman juga Penerima Pinjaman.

Actions (login required)

View Item