Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pemilik Tanah Suku Tendeng Yang Di Serahkan Kepada Pemerintah Studi Kasus Desa Nggolonio Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo

WONDONG, Kasimirus (2019) Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pemilik Tanah Suku Tendeng Yang Di Serahkan Kepada Pemerintah Studi Kasus Desa Nggolonio Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo. Diploma thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (398kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (446kB)
[img] Text
BAB II.pdf

Download (351kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (429kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (410kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (221kB)

Abstract

Perlindungan hukum dimaknai sebagai proses, cara hukum melindungi. Obyek perlindungan hukum adalah hak-hak hukum seseorang.Hak milik atas tanah ulayat merupakan salah satu hak yang perlu mendapatkan perlindungan hukum.Penyerahan tanah suku tendeng kepada pemerintah dan PT Cheetham tidak sesuai prosedur yang berlaku dalam masyarakat adat suku tendeng hal tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999, yang dalam artian yang berhak menyerahkan tanah ulayat tersebut adalah masayarakat adat suku tendeng. Masalah dalam penulisan Skripsi ini adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat pemilik tanah suku tendeng yang diserahkan kepada pemerintah? Adapun tujuan penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk perlintuk perlindungan hukum bagi masyarakat pemilik tanah Suku Tendeng yang diserahkan kepada Pemerintah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan sejarah yang menggali informasi tentang sejarah Suku Tendeng dan pendekatan Perundang-Undangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa tanah yang diserahkan kepada pemerintah yang kemudian dijadikan tempat usaha tambak garam merupakan tempat dimana masyarakat adat Suku Tendeng biasa melakukan upacara adat yang dinamakan Rongga. Namun sampai saat ini belum ada bentuk perlindungan hukum dari pemerintah kepada masyarakat adat Suku Tendeng terhadap masalah tanah ulayat tersebut. Sehingga kesimpulan dari pembahasan skripsi ini, bahwa sampai saat ini belum ada upaya perlindungan hukum dari pemerintah kepada masyarakat adat suku tendeng. Hal ini dikenakan pemerintah masih belum mengetahui siapa yang sebenarnya berhak atau memiliki hak atas tanah ulayat tersebut. Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini bukan kepada masyarakat adat Suku Tendeng tetapi lebih kepada pihak pelaku penyerahan tanah ulayat tersebut. Hal ini sangat merugikan bagi pihak masyarakat adat Suku Tendeng dimana dalam kasus ini masyarakat adat suku tendeng lebih memerlukan perlindungan hukum dari pemerintah karena pada kenyataannya pemilik tanah ulayat tersebut adalah masyarakat adat Suku Tendeng.Saran dalam penulisan Skripsi ini agar Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo diharapkan lebih efektif menjalankan tugasnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sehingga pihak masyarakat tidak merasa kecewa dan dirugikan atas apa yang dilakukan oleh Pemerintah.Mayarakat adat suku tendeng sebagai pihak yang dirugikan harus memberanikan diri menempuh jalur hukum untuk mempoleh atau mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: G Geography. Anthropology. Recreation > GB Physical geography
G Geography. Anthropology. Recreation > GT Manners and customs
J Political Science > JS Local government Municipal government
K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Hukum
Depositing User: S.Ptk Dami Damianus
Date Deposited: 05 Nov 2019 01:48
Last Modified: 05 Nov 2019 01:48
URI: http://repository.unwira.ac.id/id/eprint/767

Actions (login required)

View Item View Item