Fungsi Hukum Dalam Pengaturan Perlindungan Terhadap Anak Yang Bekerja Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

LEONARD, Adel Layde (2016) Fungsi Hukum Dalam Pengaturan Perlindungan Terhadap Anak Yang Bekerja Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (855kB)
	Text BAB I.pdf Download (523kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (233kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (254kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (141kB)
	Text BAB V.pdf Download (168kB)

Abstract

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Namun kenyataan menunjukkan bahwa pasar kerja Indonesia ditandai dengan keberadaan anak yang bekerja. Dalam konteks Nusa Tenggara Timur, sebagian dari anak-anak telah memasuki pasar kerja, baik karena didorong oleh keinginan pribadi tetapi juga karena dipekerjakan oleh pihak lain. Hal ini menunjukan tidak berfungsinya hukum dalam pengaturan perlindungan terhadap anak yang bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, kemudian diolah dengan teknik deskriptif, yakni untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas anak yang bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan penjabaran Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak yang Bekerja. Dalam pembahasan fokus membahas tentang fungsi hukum dalam pengaturan perlindungan terhadap anak yang bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan melihat penjabaran peraturan perundang-undangan tentang anak yang bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga melalui penjabaran peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilihat bahwa berfungsinya hukum dalam pengaturan perlindungan terhadap anak yang bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa belum ada Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur terkait perlindungan terhadap anak yang bekerja sesuai yang tercantum di dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Anak yang Bekerja. Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat berdampak terhadap anak yang bekerja, Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota, pemberi kerja, orang tua, dan masyarakat. Berdasarkan testimoni hal ini disebabkan karena kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana.

Actions (login required)

View Item