Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Dinas Nakertrans Kota Kupang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

RADJA, Hosana Omega (2016) Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Dinas Nakertrans Kota Kupang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (778kB)
	Text BAB I.pdf Download (826kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (805kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (783kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (772kB)
	Text BAB V.pdf Download (758kB)

Abstract

Hubungan Industrial (industrial relation) merupakan hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh yang didasarkan pada nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 (Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No.13 tahun 2003).Disamping itu hubungan industrial mencakup aspek yang sangat luas, yakni aspek sosial budaya, psikologi ekonomi, politik hukum dan hankamnas, sehingga hubungan industrial tidak hanya meliputi pengusaha dan pekerja, namun melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam arti luas.Oleh karena hubungan industrial mencakup aspek yang sanga tluas, tidak jarang terjadi perselisihan dalam hubungan industrial yang dilakukan oleh pengusaha dengan pekerja/ buruh. Dalam penyelesaiannya selain melalui pengadilan, bias juga melalui jalur mediasi yang difasilitasi oleh instansi terkait. Mediator merupakan orang ketiga yang diberikan peranan oleh undangundang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui jalur mediasi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melihat sejauh mana peranan mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini dilakukan di Dinas Nakertrans Kota Kupang yang akan membahas tentang bagaimana peranan mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial ditinjau dari UU No. 2 tahun 2004 dan juga hambatan-hambatan apa saja dalam pelaksanaan peranan mediator menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Dengan tujuan penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana peranan mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial sertahambatan-hambatan dalam pelaksanaan peranan mediator. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, kemudian diolah dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan gambaran umum mengenai permasalahan dengan berlandaskan pada kerangka pemikiran dan menerangkan dengan menggunakan rangkaian kata yang sesuai untuk menggambarkan data yang diperoleh di lapangan. Dari hasil penelitian ditemukankan mediator dinas nakertrans kota kupang telah menjalankan peranannya sebagaimana telah tertuang dalam Bab VI Pasal 9 (sembilan) sampai dengan Pasal 10 (sepuluh) Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2014 yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mediator. Sedangkan hambatanhambatan yang terjadi dalam Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial: Adanya campur tangan pihak ketiga dalam hal ini adalah organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang selalu menjadi profokator kepada pekerja agar pekerja menuntut hak-hak yang bukan menjadi hak seorang pekerja yang menyebabkan pengusaha menjadi marah dan tidak mau beritikad baik dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi; Tidak adanya itikad baik atau sifat tidak kooperatif dari pengusaha; Pimpinan perusahaan yang selalu diwakili oleh pihak ketiga dalam melakukan sidang mediasi sehingga memerlukan banyak waktu untuk menunggu jawaban pimpinan perusahaan.

Actions (login required)

View Item