Studi Resistensi Publik Terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 Tentang Penertiban Ternak Dalam Wilayah Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua

KORO, Yesua (2016) Studi Resistensi Publik Terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 Tentang Penertiban Ternak Dalam Wilayah Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (796kB)
	Text BAB I.pdf Download (135kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (122kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (18kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (161kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (257kB)
	Text BAB VI.pdf Download (67kB)

Abstract

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai sumber daya yang dalamnya manusia, dana, dan kemampuan organisasi baik pemerintah,maupun swasta, secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya para pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan peraturn daerah adalah suatu bentuk interaksi pada suatu Negara dan atau daerah yang melibatkan berbagai sumber yang didalamnya terdapat manusia, dana, dan kemampuan organisasi baik pemerintah maupun swasta, secara individu maupun kelompok. Maka dari itu daerah harus mampu memfasilitas setiap aktivitas yang berkaitan dengan penertiban ternak dalam rangka menunjang kegiatan pertanian dan ketertiban lingkunagan. Dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sabu Raijua, pemerintah daerah juga melakuakan melakukan pemanfaatan semua sumber daya daerah dan bekerja sama dengan pihak lain. Maka di keluarkan Peraturan daerah No 13 Tahun 2011 tentang penertiban ternak tertangaal 5 September 2011 Perumusan Masalah, penulis dapat merumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang Resistensi Publik terhadap implementasi kebijakan peraturan daerah No 13 Tahun 2011 tentang penertiban ternak dalam wilayah Kecamtan Raijua Kabupaten Sabu Raijua.Tujuan Dan Kegunaan, Tujuan untuk mendeskripsikan Resistensi public terhadap implementasi kebijakan peraturan daerah Kabupaten Sabu Raijua No 13 Tahun 2011 tentang penertiban ternak dalam wilayah Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua.dan juga untuk mengetahui tentang factor-factor apa saja yang berpengaruh pada resistensi public terhadap implementasi kebijakan peraturan daerah No 13 Tahun 2011 tentang penertiban ternak dalam wilayah Kecamtan Raijua Kabupaten Sabu Raijua Dan kegunaan sebagai bahan masukan dan sumbangan ilmiah serta bahan informasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Sabu Raijua mengenai persoalan implementasi kebijakan peraturan No 13 Tahun 2011 dan sebagai sumbangan ilmiah bagi pengembangan studi implementasi kebijakan pada Fakultas Ilmu social dan Ilmu politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan Populasi penelitian ini adalah Lembaga Legislatif, Lembaga ekskutif, Tokoh agama, Tokoh masyarakat, Tokoh adat, dan Kepala Desa/ Kelurahan, Sampel penelitiian yang di gunakan teknik proposive sampling Dengan jumlah Responden 16 orang, Tekknikk pengumpulan Data yaitu Klasifikasi Data dan Editing melalui observasi dan wawancara. Adapun operasiional variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 Indikator Teknik Anlisa Data, untuk menelah kasus ini penulis menggunakan teknik anlisis kualitatif dengan pembahasan berdasarkan isi/substansi kebijakan (Content of Policy); Indikatornya : Kejelasan Perumusan Tujuan/Sasaran Kebijakan sesuai pengamatan peneliti menunujukan PERDA No 13 Tahun 2011 yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua sudah jelas Tujuannya namun kurang tepat untuk diberlakukan di Wilayah Kecamatan Raijua karena beberapa factor utama di antaranya pakan dan lahan untuk peternak dan ketersidian sumber daya alam belum memadai bahkan sangat kurang dan kalau dipaksa masyarakat mengikuti PERDA maka daerah ini gundul karena tentunya peternak akan mencari pakan untuk ternak sedangkan pakan tidak tersedia, seharusnya pemerintah menyiapkan lahan dan ada pemisahan antara lahan untuk peternak dan lahan untuk pakan ternak Kejelasan Perumusan Standar kebijakan Perda No 13 Tahun 2011 tentang penertiban ternak ini dating dari pemerintah, dalam proses di Lembaga DPRD terdapat perbedaan pendapat dari fraksi PDI-P dan sebagian fraksi Golkar sempat menentang PERDA ini, sebelum perda ini di implementasikan oleh pemerintah harus di sisialisasiklan terhadap masyarakat dan kemudian dikaji secara baik. Administratif Kebijakan (Administrative of policy); Indikkatornya Dukungan sumber daya, Kabupaten Sabu Raijua mempunyai potensi Sumber Daya alam yang berlimpah untu mendongkrak upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, semua potens pendukung tersebut, di butuhkan sebuah pemerintahan yang arif dan selektif agar dapat memanfaatkan semua potensi tersebut secara mutualisme sailing menguntungkan. Disposisi Implementator dalam pengimplementasian kebijakan peraturan daerah No 13 Tahun 2011 tentang penertiban ternak Dalam Wilayah Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua penulis ditemukan beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh pemeriintah antara lain pertama Pemerintah tidak teralu focus dalam mensosialisasikan kepada masyarakat sebelum pemberlakuan implementasi peraturan daerah Kabupaten Sabu Raijua No 13 Tahun 2011 tentang penertiban ternak dalam wilayah Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua. Kedua sebelum dikeluarkan peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 pemerintah daerah harus memikirkan dahulu dan menyusun analsis dampak negative dari masyarakkat dalam melakukan kabijakan. Konteks Kebijakan ( Contexs of policy ) ; Indikatornya : Kondisi Politik masyarakat Sikap dari masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap kebijakan pemerintah tentang mplementasi kebijakan peraturan daerah No 13 Tahun 2011 tentang penertiban ternak dalam wilayah Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua yang dicanangkan oleh pemerintah pada umumnya ada dua, ada yang setuju dan ada yang menolak dalam kebijakan jeniis apapun, seperti ini wajar, apalagi dalam sebuah Negara yang demokratis. Kondisi Ekonomi masyarakat Perda penertiiban ternak dalam wilayah Kecamatan Raijua yang di canagkkan pemerntah dengan harapan besar dapat membantu meningkatkan kkesejahteraan masyarakat tetapi kenyataan yang di tunjukan sangat jauh berbedah, kondisi masyarakat semakin terpuruk, kalau hewan di tertibkan maka aktivitas kita setiap hari hanya berurusan dengan hewan ternak saja, tidak bisa lagi melaut dan mengiris Tuak. Kondisi Budaya Msayarakat Di Kecamatan Raijua di Kecamatan Raijua menolak keras terhadap PERDA penertiban ternak yang di canangkan oleh pemerintah karena sangat kontra diksi dengan budaya yang ada di Kecamatan Raijua, ketika kami malakukan ritual adat maka kami pun membutuhkan hewan ternak milik masyarakat umum yang sementara lepas di padang, kami melakukan Hidu Bada (penangkapan ternak) khusus hewan ternak yang di lepas bukan hewan teranak di kandangkan atau lepas

Actions (login required)

View Item