Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Mengalami Kerugian Atas Tindakan Skimming

LAISKODAT, Pippo Inzaghi Dasan (2022) Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Mengalami Kerugian Atas Tindakan Skimming. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSRAK.pdf Download (577kB)
	Text BAB I.pdf Download (552kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (812kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (322kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (366kB)
	Text BAB V.pdf Download (214kB)

Abstract

Semakin berkembangnya kejahatan dunia maya atau biasa dikenal dengan cyber crime khususnya yang terjadi di dunia perbankan, cyber crime ini banyak macamnya salah satunya adalah tindakan Skimming yaitu pencurian data informasi nasabah melalui alat skimmer yang dipasang pada mulut ATM, setelah data nasabah didapat uang nasabah yang menjadi korban akan tertransfer ke kartu ATM kosong untuk diambil uangnya tanpa sepengetahuan nasabah. Karena yang mengalami banyak kerugian adalah nasabah maka sudah seharusnya nasabah mendapatkan perlindungan hukum dari lembaga pengawas perbankan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang timbul yaitu: Bagaimanakah Perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang mengalami kerugian atas tindakan skimming, dengan tujuan untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang mengalami kerugian atas tindakan skimming. Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif, dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan, sehingga data yang digunakan penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah data diperoleh dari bahan-bahan hukum, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Hasil dari penelitian yang ditemukan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang mengalami kerugian akibat Tindakan skimming dapat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PBI Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, khususnya pada Pasal 10 yang berbunyi “Penyelenggara Wajib bertanggung jawab kepada konsumen atau kerugian yang timbul akibat kesalahan penggurus dan pegawai penyelenggara”, PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan nasabah, PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang menjadi korban skimming yang mengalami kerugian akibat kesalahan dari sistem bank dapat dilakukan dengan perlindungan hukum Represif dan Preventif. Perlindungan represif diberikan dalam bentuk pemberian sanksi perdata berupa ganti kerugian dan sanksi administrative berupa denda, sedangkan Perlindungan preventif dilakukan guna mencegah kerugian nasabah korban kejahatan skimming akibat kurangnya pengawasan bank.

Actions (login required)

View Item