Analisis Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Studi Kasus Kelurahan Bitauni Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021

KADJA, Nirvani Novalin (2022) Analisis Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Studi Kasus Kelurahan Bitauni Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (433kB)
	Text BAB I.pdf Download (127kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (557kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (107kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (256kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB)
	Text BAB VI.pdf Download (759kB)

Abstract

Melihat pentingnya peranan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam menunjang jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional. Maka perlu dilakukan penelitian tentang ketidakpatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kelurahan Bitauni. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian adalah apa saja faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan pembayaran PBB di kelurahan Bitauni. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan pembayaran PBB di kelurahan Bitauni. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data menurut sifat yakni data kualitatif dan kuantitatif. Data menurut sumber yakni data primer dan data sekunder. Informan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTU, Lurah, RT di Bitauni, dan tiga orang yang menunggak membayar PBB. Teknik pengumpulan data dilakukakan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai berikut. (1)Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak, hal ini disebabkan oleh wajib pajak yang acuh tak acuh dimana wajib pajak yang tidak peduli, banyak subjek pajak yang tidak berdomisili dengan objek pajak tersebut, dan sebagian warga yang belum balik nama atas tanah dan bangunan yang sudah mereka jual tanpa sepengetahuan pihak kelurahan. (2) Rendahnya Tingkat Penghasilan, hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi di kelurahan Bitauni yang belum optimal yaitu mata pencaharian utama masyarakat kelurahan Bitauni yaitu menjual asam. Sementara itu asam hanya bisa di panen setahun sekali, sehingga mereka tidak mampu membayar pajak yang sudah jatuh tempo. (3) Pengetahuan masyarakat tentang pajak, hal ini disebabkan oleh masyarakat yang kurang paham mengenai perpajakan, wajib pajak yang tidak peduli, kondisi ekonomi, dan tingkat pendidikan. Dengan demikian saran yang dapat disampaikan yaitu (1) Pihak dari Badan Pendapatan Daerah harus lebih dalam lagi mendata ulang wajib pajak yang tinggal jauh dari lokasi yang kena pajak bumi dan bangunan. (2) Pihak aparatur kelurahan Bitauni harus mendata masyarakat yang penghasilannya rendah untuk memberikan subsidi keluarga miskin melalui berbagai program.(3) Pihak aparatur kelurahan harus memperhatikan masyarakat yang tidak paham dengan denda yang berlaku dengan cara mensosialisasikan tentang sanksi yang diatur oleh pemerintah atau dengan menempel informasi terkait pajak di kantor kelurahan.

Actions (login required)

View Item