Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Di Polres Lembata

SOPHIAN, Edy (2012) Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Di Polres Lembata. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (592kB)
	Text BAB I.pdf Download (41kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (25kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (37kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (97kB)
	Text BAB V.pdf Download (11kB)

Abstract

Peran polisi saat ini selain sebagai pemelihara kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana, Polisi adalah aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat, dalam Pasal 2 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang keamanan pemerintahan dan ketertiban masyarakat. Pengertian diskresi Kepolisian sendiri merupakan kewenangan polisi untuk pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya dan tindakan diskresi dapat dibedakan antara lain yang pertama tindakan diskresi yang dilakukan oleh petugas kepolisian yang berdasarkan petunjuk atau keputusan atasan atau pimpinannya. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitan ini adalah: Untuk mengetahui Pelaksanaan diskresi oleh aparat Kepolisian di Polres Lembata. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis Sosiologis dan pendekatan juridis digunakan dengan pertimbangan bahwa masalah yang diteliti adalah karena menyangkut penanganan kasus tindak pidana dan Pelaksanaan diskresi Kepolisian yang terjadi di Polres Lembata. Adapun kegiatan penelitian ini dilakukan secara terpusat pada polres Lembata. Data primer diadakan dengan maksud untuk memperoleh sejumlah data primer berupa keterangan atau fakta secara langsung dilapangan melalui cara atau tahap: Observasi (pengamatan) dan interview (wawancara). Adapun data skunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk memperoleh data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Pelaksanaan diskresi oleh polisi di Polres Lembata pada saat penyidikan ditempuh guna meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam sistim peradilan pidana. Wewenang tersebut memang diberikan kepada polisi, namun tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum dan demi kepentingan masyarakat yang lebih luas serta tidak merugikan dan melanggar hak asasi manusia. Dalam pemberian wewenang diskresi tersebut unsur terpenting di dalamnya adalah bijaksana dan sikap tanggungjawab dari seorang Polisi. Kewenangan diskresi yang di miliki polisi bertujuan demi efisiensi dan efektifitas dalam sistim peradilan pidana, sekalipun wewenang diskresi yang xi dimilikinya begitu luas. Namun dalam melaksanakan kewenganan tersebut polisi tidak boleh sewenang-wenang tetapi hendaknya tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum. Masyarakat diharapkan untuk memahami bahwa kewenangan diskresi memang diberikan oleh hukum kepada polisi didalam lingkup tugasnya tetapi dalam batas-batas yang ditentukan hukum, jadi bukan berarti polisi melakukan diskresi adalah Polisi yang tidak menegakan hukum dan malah melawan hukum.

Actions (login required)

View Item