Analisis Anggaran Kas Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi NTT

HANDAYANI, Titik (2011) Analisis Anggaran Kas Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi NTT. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (504kB)
	Text BAB I.pdf Download (117kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (10kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (162kB)
	Text BAB VI.pdf Download (12kB)

Abstract

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah penerapan anggaran kas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi NTT sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No 13 tahun 2006?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Anggaran Kas sesuai dengan Permendagri No.13 tahun 2006 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi NTT. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian lapangan berupa wawancara dan dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan prosedur anggaran kas yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, membandingkan prosedur transaksi kas menurut permendagri No 13 tahun 2006 dengan prosedur transaksi kas menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa penerapan anggaran kas yang meliputi penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo kas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Dalam penerapan anggaran kas bendahara penerimaan dan pengeluaran tidak membuat anggaran kas sesuai aturan yang seharusnya berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 melainkan membuat Daftar Kas untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas pada instansi tersebut. Bendahara penerimaan dan pengeluaran hanya membuat Daftar Kas yang merupakan sebuah dokumen sederhana untuk menampung kas yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Selanjutnya telah terjadi defisit anggaran yang disebabkan karena pengeluaran lebih besar daripada penerimaannya. Atau tidaknya suatu anggaran kas sedini mungkin dapat diketahui, karena perkembangan anggaran dapat dilihat tiap bulan dan triwulan anggaran. Dengan memperhatikan hasil analisis di atas maka disarankan kepada pihak pemerintah daerah perlu memiliki mekanisme anggaran kas yang merujuk pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 sehingga kas daerah dapat dioptimalkan dan tidak terjadi defisit anggaran pada tahun 2010. Untuk optimalisasi anggaran kas, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT perlu memiliki instrumen pendukung berupa anggaran kas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item