Studi Implementasi Kebijakan Tentang Program Bantuan Desa Unggul Dan Mandiri (Dudm) Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten

BOKO, Iyong Paulus (2017) Studi Implementasi Kebijakan Tentang Program Bantuan Desa Unggul Dan Mandiri (Dudm) Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (898kB)
	Text BAB I.pdf Download (92kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (431kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (292kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (333kB)
	Text BAB VI.pdf Download (147kB)

Abstract

Masalah pokok yang diteliti adalah bagaimanakah Pelaksanaan program Bantuan Desa Unggul Dan Mandiri (DUDM) Di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang. Penelitian ini bertujuan untuk Menggambarkan Program Bantuan Desa Unggul Dan Mandiri (DUDM) Di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang . Teori yang di gunakan untuk menjawab masalah yang di angkat menggunakan teori Grindle yang meliputi dua aspek yaitu: isi kebijakan dan konteks kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dua variabel yakni aspek isi kebijakan dengan indikator yakni pembentukan kelompok penerima bantuan, pengalokasian dana yang sesuai, pemanfaatan dana yang sesuai dengan peruntukannya, teratasinya kesulitan ekonomi, kemajuan ekonomi dan teratasinya kemiskinan yang ada dan aspek konteks kebijakan dengan indikator kemampuan memahami dan melaksanakan kebijakan sesuai aturan, tanggap terhadap mekanisme dan penyimpangan terhadap program, pilihan pendekatan yang tepat sasaran dan sigap menyelesaikan masalah. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) dalam tahap pembentukan kelompok penerima bantuan dan pengalokasian dana, Pemerintah Desa Tanini dan Pendamping kelompok masyarakat (PKM) melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai informasi program bantuan DUDM secara langsung sehingga adanya keterlibatan masyarakat dengan membentuk kelompok masyarakat (pokmas) penerima bantuan. (2)pada tahap pemanfaatan dana bantuan yang sesuai peruntukannya dan teratasinya kesulitan ekonomi, masyarakat Desa Tanini menggunakan dana bantuan DUDM sesuai dengan peruntukannya yakni dana tersebut digunakan sebagai modal usaha awal dalam mengembangkan usaha ternak sapi dan dari usaha ternak sapi tersebut dapat membantu kesulitan ekonomi masyarakat. (3) pada tahap kemajuan ekonomi dan teratasinya kemiskinan, kelompok masyarakat Desa Tanini penerima bantuan DUDM benar-benar merasakan manfaat yang dilakukan oleh program karena masyarakat dapat mengembangkan usaha mereka sendiri dengan bantuan modal awal usaha dari bantuan dana DUDM dan masyarakat miskin juga bisa memiliki rumah yang layak untuk dihuni. (4)Dalam tahap melaksanakan kebijakan sesuai aturan, tanggap terhadap mekanisme dan penyimpangan terhadap program, pelaksanaan kegiatan program bantuan DUDM berjalan sesuai aturan yang ada baik dari masyarakat maupun para pelaksana program (aparat desa dan PKM), dimana pelaksanaan program dibuatkan laporan setiap bulannya sehingga adanya transparansi dalam setiap kegiatan yang dijalankan. (5) pada tahap pilihan pendekatan yang tepat sasaran dan sigap dalam menyelesaikan masalah, pelaksanaan program bantuan DUDM dengan pilihan pendekatan yang tepat sasaran x pada masyarakat miskin di Desa Tanini yang benar-benar sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk mensejahterahkan kehidupan mereka. Namun karena rendahnya SDM masyarakat mengakibatkan masyarakat cenderung apatis dan bahkan melanggar aturan program begitu juga dengan pemerintah Desa dan PKM kurang sigap dalam menyelesaikan masalah dalam hal ini lemahnya pengawasan pemerintah Desa dan PKM tidak memberi sanksi kepada kelompok masyarakat penerima bantuan(pokmas) yang macet dalam pengembalian dana DUDM pada bulan berikutnya atau yang belum sama sekali menyetor kembali dana bantuan DUDM yang sudah digunakan mereka sebagai bantuan modal awal usaha. Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa: Dari aspek isi kebijakan dan konteks kebijakan masih kurangnya sumber daya manusia yang baik sehingga masyarakat masih salah menggunakan bantuan dana yang diberikan. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka Upaya Pemerintah Daerah dalam mengentaskan kemiskinan dan kesejahteraan hidup masyarakat ada dua aspek yang di ukur yaitu Isi Kebijakan dengan indikator pembentukan kelompok penerima dana dan pengalokasian dana yang sesuai dengan tepat adalah masyarakat miskin, pemanfaatan dana yang sesuai dengan peruntukkannya dan teratasinya kesulitan ekonomi benar-benar digunakan dengan baik oleh masyarakat miskin sebagai modal usaha, kemajuan ekonomi dan teratasinya kemiskinan adalah masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari bantuan dana DUDM ini. Dan aspek konteks kebijakan dengan indikator kemampuan memahami dan melaksanakan kebijakan sesuai aturan yang ada serta memiliki daya tanggap yang tinggi terhadap mekanisme dan penyimpangan terhadap program yang ada, pilihan pendekatan sasaran dan sigap menyelesaikan masalah bersama pendamping kelompok masyarakat dengan cara pendekatanpendekatan khusus dalam menjalankan program ini. Terkait kesimpulan yang ada maka disarankan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga masyarakat lebih memahami program DUDM ini, Lebih adanya pengawasan dari pemerintah dan lebih sigap dalam menyelesaikan masalah terhadap masyarakat penerima bantuan dana yang telah melanggar aturan program yang dijalankan.

Actions (login required)

View Item