Pengkajian Dan Penanganan Konflik Tanah Ulayat Antara Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Adat Di Biboki Kabupaten Timor Tengah Utara

TNESI, Yohanes Dismas (2015) Pengkajian Dan Penanganan Konflik Tanah Ulayat Antara Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Adat Di Biboki Kabupaten Timor Tengah Utara. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text Abstrak.pdf Download (780kB)
	Text Bab I.pdf Download (196kB)
	Text Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (159kB)
	Text Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB)
	Text Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (351kB)
	Text Bab V.pdf Restricted to Repository staff only Download (465kB)
	Text Bab VI.pdf Download (95kB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KONFLIK TANAH ULAYAT ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN MASYARAKAT ADAT DI BIBOKI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah konflik tanah ulayat antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat adat di Biboki Kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana upaya pengkajian dan penanganan konflik tanah ulayat antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat adat di Biboki Kabupaten Timor Tengah Utara. Teori yang digunakan dalam memecahkan masalah ini adalah teori konflik yang mengacu pada upaya pengkajian dan penanganan konflik tanah ulayat antara Pemerintah Daerah Timor Tengah Utara dan masyarakat adat di Biboki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data primer adalah para informan sedangkan data sekunder adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan variabel penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap analisa data menunjuk pada kegiatan mengorganisasikan data ke dalam susunan-susunan tertentu dalam rangka penginterpretasian, data ditabulasi sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pengkajian masalah, konflik tanah ulayat antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat adat di Biboki disebabkan oleh tidak adanya realisasi atas kesepakatan berupa ganti rugi atau kompensasi secara penuh oleh Pemerintah kepada masyarakat adat di Biboki. Eksploitasi yang berlebihan oleh Pemerintah yang telah merusak tempat-tempat upacara adat masyarakat adat di Biboki yang mendapat protes dari masyarakat sehingga berujung pada konflik. 2) penanganan masalah, pendekatan oleh Pemerintah dengan masyarakat adat secara kebudayaan dan juga dialog atau pertemuan secara langsung antara pihak yang berkonflik dalam membahas keinginan masyarakat adat atau tuntutan masyarakat adat kepada Pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) pengkajian masalah, Tidak adanya realisasi janji atau kesepakatan dan juga ganti rugi atau kompensasi secara penuh kepada masyarakat adat di Biboki. Tidak adanya reklamasi atau penataan ulang hutan tanah ulayat oleh Pemerintah dan pihak perusahaan. 2) penanganan masalah, Pemerintah tidak secara serius menangani masalah yang dilihat dari macetnya pemberian ganti rugi yang sudah dituntut oleh masyarakat adat secara terus-menerus. Pemerintah dan pihak perusahaan kesannya saling kompak untuk tidak memberikan ganti rugi kepada masyarakat karena mengangap masyarakat meminta ganti rugi di luar kesepakatan awal. Berdasarkan kesimpulan disarankan, bagi pemerintah: pertama, Pemerintah dalam upaya pengkajian maupun penanganan konflik tanah ulayat harusnya benar- benar dilakukan dan diatasi dengan serius hingga permasalahannya menjadi tuntas tanpa ada yang merasa dirugikan. Kedua, Pemerintah harusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakatnya dibandingkan dengan kepentingan pemerintah sendiri apa lagi kepentingan dari para pemilik modal. Ketiga, Pemerintah tidak seharusnya mengeksploitasi secara berlebihan kekayaan alam masyarakat adat tanpa adanya pemberian ganti rugi yang memadai. Keempat, Pemerintah harusnya lebih bertanggung jawab dalam mengatasi setiap persoalan yang melibatkan pemerintah sendiri dengan masyarakatnya tanpa adanya sikap kolusi dengan pihak mana saja. Bagi masyarakat: pertama, harusnya setiap program pemerintah yang disosialisasikan selalu dilihat secara kritis dampaknya bagi kelangsungan hidup masyarakat sendiri. Jangan sampai program tersebut hanya menguntungkan beberapa pihak saja khususnya pemilik modal dan pihak pemerintah sendiri. Kedua, masyarakat harusnya tidak meminta atau menuntut kepada pihak perusahaan dan pemerintah sesuatu yang bukan menjadi haknya dalam proses pemberian dan penerimaan ganti rugi yang ada. Ketiga, dalam meminta ganti rugi masyarakat harusnya tidak menyalahi atau melanggar kesepakatan yang sudah dibuat bersama.

Actions (login required)

View Item