Implementasi Kebijakan” (Studi Kasus Absensi Sidik Jari (Finger Print) Berdasarkan PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup UPT Taman Budaya Daerah Provinsi NTT)

MANU, Rafly Marfino Ratu (2014) Implementasi Kebijakan” (Studi Kasus Absensi Sidik Jari (Finger Print) Berdasarkan PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup UPT Taman Budaya Daerah Provinsi NTT). Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (464kB)
	Text BAB I.pdf Download (140kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (155kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (792kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (741kB)
	Text BAB VI.pdf Download (108kB)

Abstract

Skripsi ini berjudul: Implementasi Kebijakan (Studi Kasus Absensi Sidik Jari (Finger Print) Berdasarkan PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup UPT Taman Budaya Daerah Provinsi NTT). Masalah pokok dalam penelitian ini bagaimanakah Implementasi Kebijakan Absensi Sidik Jari berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada UPT Taman Budaya Daerah Provinsi NTT dan apa saja dampak dari Implementasi Absensi Sidik Jari. Tujuan penelitian ini yaitu menggambarkan Implementasi Absensi Sidik Jari berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Untuk mengetahui dampak dari Implementasi Absensi Sidik Jari berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Teori yang dipakai untuk mengkaji implementasi kebijakan absensi sidik jari berdasarkan PP No 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yakni teori implementasi kebijakan menurut James E. Anderson yang meliputi 4 aspek, yaitu: siapa yang mengimplentasikan kebijakan, hakekat/dasar dari proses administrasi, kepatuhan/kompliansi kepada kebijakan dan dampak dari kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan maksud untuk memperoleh informasi dan menggambarkan secara cermat bagaimana implementasi kebijakan absensi sidik jari secara mendalam dan komprehensif dengan pendekatan kualitatif dapat mengungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan absensi sidik jari. Penentuan informan menggunakan teknik snowball samplig serta teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian membuktikan bahwa pengimplementasian Absensi Sidik Jari Berdasarkan PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil belum dapat diterapkan secara maksimal dan adanya dampak positif serta dampak negatif. Masih terdapat pegawai yang datang terlambat masuk kantor dan masuk kerja hanya datang untuk sidik jari saja kemudian pulang. Implementasi Absensi Sidik Jari : dilihat dari siapa yang mengimplentasikan kebijakan ditemukan bahwa Kepala UPT beserta jajarannya sudah mengimplementasikan kebijakan absensi sidik jari ; dilihat dari hakekat dari proses administrasi, ternyata kurangnya pemahaman dalam penggunaan mesin absensi sidik jari ; dilihat dari kepatuhan kepada kebijakan, ditemukan bahwa masih kurangnya kepatuhan dikarenakan kurangnya sikap keteladanan dan ketegasan dari seorang kepala kepada para bawahannya. Dampak implementasi kebijakan : dilihat dari dampak positif ditemukan bahwa ada perubahan kehadiran pegawai, peningkatan sistem absensi secara teknologi yang dapat mengurangi pengeluaran biaya dan informasi selengkapnya kepada bagian pemeriksa daftar hadir pegawai; dilihat dari dampak negatif bahwa menunjukan adanya manipulasi waktu kerja. Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pengimplementasian Absensi Sidik Jari Berdasarkan PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini belum dapat diterapkan secara maksimal di lingkup UPT Taman Budaya Daerah Provinsi NTT, khususnya penerapan ketentuan jam kerja yang dinilai melalui absensi sidik jari masih terdapat pegawai yang datang terlambat masuk kantor dan kurangnya 10 memaksimalkan waktu kerja. Dikarenakan kurangnya pemahaman dalam penggunaan mesin absensi sidik jari, kurangnya kepatuhan dari Pegawai Negeri Sipil dan rendahnya kesadaran, tanggung jawab dan profesionalisme dari setiap PNS. Hendaknya pihak Pemerintah Pusat maupun Daerah selalu memantau, meninjau, serta pembinaan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil dalam upaya pembentukan karakter Pegawai Negeri sipil serta timbulnya kesadaran dan partisipasi. Diperlukan ketegasan dari Pemerintah Provinsi dan pihak Instansi.

Actions (login required)

View Item