Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Manulai 1 Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang)

PATTIPEILOHY, Gilbert Brianto (2018) Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Manulai 1 Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang). Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (643kB)
	Text BAB I.pdf Download (121kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (147kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (82kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (132kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (199kB)
	Text BAB VI.pdf Download (112kB)

Abstract

Masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintah Desa Manulai 1 Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintah Desa Manulai 1 Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Manulai 1, Kec. Kupang barat, Kab. Kupang masih belum sesuai dengan Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri 113 tahun 2014. (1) Tahap perencanaan; Terlambatnya penyampaian Raperdes tentang APBDes kepada Bupati. Pembuatan RPJM Desa Manulai 1 masih tergolong kurang baik dan terdapat banyak kesalahan data didalamnya. (2) Tahap pelaksanaan; Bendahara Desa tidak menyimpan kuitansi belanja sebagai bukti pencatatan penerimaan dan pengeluaran di desa Manulai 1. Tim pelaksana Kegiatan tidak membuat surat pernyataan tanggungjawab belanja untuk setiap kegiatan belanja. (3) Tahap penatausahaan; Laporan Pertanggungjawaban oleh Bendahara Desa kepada kepada Kepala Desa disampaikan setiap 3 bulan sekali seharusnya disampaikan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Bendahara desa Manulai 1 tidak memiliki bukti kuitansi, bukti transfer dan tanda terima lain yang menjadi dasar pencatatan penerimaan oleh bendahara desa. (4) Tahap pelaporan; Terlambatnya penyampaian Laporan Realisasi Pelaksaan APBDes semester pertama kepada bupati. (5) Tahap pertanggungjawaban; Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanan APBDes belum dilampiri dengan Laporan Kekayaan Milik Desa. Format Laporan Kekayaan Milik Desa Manulai 1 belum sesuai dengan format Laporan KMD permendagri no. 113 tahun 2014. Belum ada media informasi untuk pertanggungjawaban APBDes tahun berjalan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat desa dan masyarakat luas. Saran bagi Pemerintah Desa Manulai 1 diharapkan lebih tepat waktu dalam penyampaian Raperdes APBDes kepada Bupati, lebih memperhatikan ketelitian data baik format RPJMdes dan Laporan KMD serta dapat menginformasikan pertanggungjawaban APBDes kepada masyarakat luas dengan media yang mudah diakses. Bendahara diharapakan dapat menyimpan bukti kuitansi, tanda terima lainnya serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban tiap akhir bulan. Tim pelaksana kegiatan diharapkan dapat membuat surat pernyataan tanggungjawab belanja untuk kedepannya.

Actions (login required)

View Item