Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Electronic Government Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur

BANFATIN, Vitaria Juliet (2017) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Electronic Government Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Undergraduate thesis, universitas Katolik Widya Mandira.

	Text Cover - Abstrak.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (616kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (124kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (797kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (284kB)
	Text BAB VI.pdf Download (344kB)

Abstract

Reformasi birokrasi dalam lembaga perijinan, mengharuskan pemerintah untuk mengoptimalkan kesederhanaan dalam pelayanan perijinan dengan implementasi Eletronic Government (E-Gov). Hal tersebut yang mendasari penelitian “Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi Implementasi Electronic Government pada Dinas Penanaman Modal (DPMPTSP) dan Pelayanan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masalah yang diajukan adalah bagaimana implementasi E-Gov pada DPMPTSP Prov. NTT dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi E-Gov pada DPMPTSP Prov. NTT. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai implementasi E-Gov pada DPMPTSP Prov. NTT dan mengidentifikasikan faktor-faktor yang menentukan implementasi E-Gov pada DPMPTSP NTT. Penelitian ini berguna sebagai informasi tentang implementasi E-Gov pada DPMPTSP NTT dan sebagai informasi mengenai faktor-faktor yang menentukan implementasi E-Gov pada DPMPTSP NTT. Konsepsi yang digunakan sebagai acuan konseptual studi ini yakni konsep Edward tentang model implementasi kebijakan publik. Terdapat empat variabel dalam implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Dari keempat variabel, masing-masing memiliki indikator berupa transmisi, kejelasan informasi, konsistensi perintah, staf/pegawai, fasilitas pendukung, alokasi anggaran, komitmen aparatur birokrasi, insentif, Standar Operasional Prosedur (SOP). Sedangkan faktor yang menentukan implementasi yakni support, capacity, value, budaya yang berkaitan dengan resistensi dan penolakan terhadap E-Gov, infrastruktur dan kepemimpinan. Metode/pendekatan penelitian: deskriptif kualitatif, yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan fenomena obyek secara sistematis dan obyektif. Jenis data primer dan sekunder diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif untuk menjawab masalah penelitian dan tujuannya. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi E-Gov pada DPMPTSP Prov. NTT belum efektif karena beberapa kendala seperti kurangnya transmisi berupa sosialisasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan E-Gov, kurangnya fasilitas pendukung dalam pengembangan E-Gov, terbatasnya alokasi anggaran, serta minimnya sumberdaya manusia yang memiliki keahlian dalam penguasaan teknologi. Meskipun adanya komitmen dari pemerintah maupun pihak pelaksana, namun karena keterbatasan fasilitas menjadi faktor penghambat keberhasilan implementasi E-Gov pada DPMPTSP Prov. NTT. Mengacu pada hasil penelitian dan analisa data disimpulkan bahwa implementasi E-Gov pada DPMPTSP Prov. NTT didukung oleh komitmen dari Pemerintah Daerah serta pihak pelaksana. Akan tetapi, karena adanya hambatan dalam pelaksanaannya maka perlu adanya penanganan terhadap faktor-faktor penghambat tersebut guna mendukung keberhasilan implementasi E-Gov dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan perijinan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah: perlu adanya anggaran yang sesuai untuk mendukung E-Gov pada DPMPTSP; perlu adanya kesadaran masyarakat mengenai manfaat penggunaan E-Gov dalam pelayanan perijinan; perlu dikeluarkannya SOP DPMPTSP dalam melaksanakan tugas dan perlu adanya penambahan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam penguasaan teknologi serta perlunya insentif bagi para pelaksana E-Gov khususnya tim teknis yang menangani teknologi.

Actions (login required)

View Item