Resolusi Konflik Tapal Batas (Studi Kasus Penyelesaian konflik Tapal Batas Kabupaten Ngada Dan Kabupaten Manggarai Timur di Buntal Perspektif Kearifan Lokal Masyarakat Adat Riung)

RAJA, Yohanes (2017) Resolusi Konflik Tapal Batas (Studi Kasus Penyelesaian konflik Tapal Batas Kabupaten Ngada Dan Kabupaten Manggarai Timur di Buntal Perspektif Kearifan Lokal Masyarakat Adat Riung). Undergraduate thesis, universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAKSI.pdf Download (8MB)
	Text BAB I.pdf Download (8MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB)
	Text BAB VI.pdf Download (8MB)

Abstract

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana resolusi konflik tapal batas Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur perspektif kearifan lokal masyarakat adat Riung?. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui resolusi konflik tapal batas di Buntal antara Kabupaten Ngada dengan Kabupaten Manggarai yang kini telah menjadi kabupaten Manggarai Timur berbasis kearifan lokal. Teori yang digunakan dalam memecahkan masalah ini adalah resolusi konflik. Resolusi konflik dilihat dari beberapa aspek antara lain: perspektif masyarakat tentang tapal batas; komunikasi dengan pihak yang bersengketa tentang tapal batas; respon pihak-pihak yang sudah dilakukan pendekatan /komunikasi; hasil yang dicapai melalui komunikasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.Sumber data primer adalah para informan, sedangkan sumber data skunder adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.Tahap analisa data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, tahanp penarikan kesimpulan dan verifikasi data, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa :Kondisi masyarakat di kawasan perbatasan Manggarai Timur dan Ngada (kawasan Buntal) diliputi kegelisahan, kecemasan, kekuatiran dan ketidakpastian hidup karena perselisihan kawasan perbatasan telah berlangsung lebih dari 44 tahun. Perselisihan kawasan perbatasan pada titik Buntal Timur/Marotauk lebih disebabkan oleh penentuan batas yang diintervensi Pemerintah (daerah) dari waktu ke waktu. Kondisi sosial di kawasan perbatasan belakangan ini cukup kondusif, karena interaksi antar sesama masyarakat di kawasan perselisihan tersebut berjalan seperti biasa, aman dan komunikatif. Suasana ketegangan di kalangan masyarakat lebih cenderung mengarah pada belum ada penyelesaian yang tuntas dari pemerintah (daerah) terhadap perselisihan kawasan perbatasan dan terbatasnya fasilitas pelayanan publik. Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan agar Gubernur NTT sesuai ketentuan Pasal 198 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006, maka Gubernur NTT seyogyanya menggunakan pendekatan berbasis rasa keadilan masyarakat dengan senantiasa menghargai dan mengedepankan cita hukum yang dianut kedua komunitas pada daerah perbatasan. Maka, rekomendasinya: rumusan SK gubernur nomor 22 tahun 1973 Tentang Penegasan Perbatasan Antara Daerah xi Kabupaten Ngada Dan Kabupaten Manggarai Di Buntal perlu direvisi; menetapkan dan menegakkan kembali SK gubernur nomor 22 tahun 1973 Tentang Penegasan Perbatasan Antara Daerah Kabupaten Ngada Dan Kabupaten Manggarai Di Buntal dan lebih fokus pada titik yang bermasalah, serta memelihara konsistensi pemerintahan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. gubernur perlu untuk koordinasi dengan dua bupati dalam rangka sosialisasi langkah kebijakan dalam penyelesaian perselisihan perbatasan kepada masyarakat di kawasan perbatasan. Kemudian, langkah penyelesaiannya perlu ditandai dengan seremonial perdamaian yang melibatkan komponen pemerintah dan masyarakat perbatasan, sekaligus sebagai mekanisme pemulihan hubungan pemerintah dan masyarakat di kawasan perbatasan.

Actions (login required)

View Item