Pemenuhan Hak Pekerja yang di PHK Secara Sepihak Oleh PT. Naviri Multi Konstruksi di Kabupaten Malaka

LIKO, Aprilina Matilda (2021) Pemenuhan Hak Pekerja yang di PHK Secara Sepihak Oleh PT. Naviri Multi Konstruksi di Kabupaten Malaka. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (790kB)
	Text BAB I.pdf Download (440kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (490kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (339kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (535kB)
	Text BAB V.pdf Download (330kB)

Abstract

Dalam memeperolah hak bekerja keseluruhan secara teknis diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahum 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Meskipun secara konstitusional, peraturan tentang hak bekerja ini sudah cukup memadai, namun tetap muncul adanya bahasan persoalan diantaranya adalah persoalan Pemtusan Hubungan Kerja (selanjutnya disebut PHK). PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Dampak dari terjadinya PHK tersebut adalah pada pemenuhan hak dan hak-hak para pekerja seperti yang terjadi pada PT.Naviri Multi Konstruksi Kabupaten Malaka. Rumusan masalah penulis pada penelitian ini adalah Bagaimana pemenuhan hak pekerja yang di PHK secara sepihak oleh PT.Naviri Multi Konstruksi di Kabupaten Malaka. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan sosiologis, sehingga data yang digunakan penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh melalui wawancara dan observasi maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis bahwa dari ketiga belas pekerja ini yang tidak dapat hak-hak mereka seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak yang diterima dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa pekerja yang bekerja melewati 2 tahun maka dengan sendirinya pekerja tersebut akan menjadi karyawan tetap akan tetapi yang terjadi pada perusahaan PT.Naviri Multi Konstruksi di Kabupaten Malaka memperkerjakan pekerja yang melewati 2 tahun sebagai karyawan kontrak. Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemenuhan hak pekerja yang di PHK secara sepihak oleh PT. Naviri Multi Konstruksi di Kabupaten Malaka tidak terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat secara yuridis hak-hak pekerja sudah diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah, akan tetapi perusahaan tidak menjalankan aturan yang sudah dibuat dan disini juga perusahaan tidak memberikan hak-hak pekerja yang di PHK secara sepihak seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang diterima dengan alasan dari perusahaan bahwa tidak ada. Dan saran penulis adalah pemerintah lebih memperhatikan pegawasan terhadap perusahaan-perusahaan agar tidak terjadi PHK secara sepihak.

Actions (login required)

View Item