Analisis Dampak Kebijakan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur

NGADHA, Fransiska Devaliana (2025) Analisis Dampak Kebijakan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Undergraduate thesis, Universitas Katholik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (764kB)
	Text BAB I.pdf Download (450kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (654kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (457kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (398kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (592kB)
	Text BAB VI.pdf Download (311kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN KETERANGAN PLGIAT.pdf Download (602kB)

Abstract

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana dampak kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor roda dua terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor roda dua terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi PKB roda dua terhadap PAD tergolong sangat rendah, yaitu hanya sebesar 1,9% hingga 3,9% dari total PAD, yang dikategorikan sebagai “sangat kurang”. Dari sisi pertumbuhan, realisasi penerimaan PKB roda dua mengalami lonjakan pada masa program pemutihan berlangsung, tetapi tidak menunjukkan tren yang stabil dalam jangka panjang. Sementara dari sisi efektivitas, capaian target penerimaan cenderung rendah dan tidak berkelanjutan. Bahkan, peningkatan yang terjadi lebih disebabkan oleh penurunan target, bukan kenaikan realisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor lebih bersifat insentif jangka pendek dan belum mampu membentuk perilaku pajak yang taat secara permanen dan berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan PAD jangka panjang. Saran kepada (1) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan tidak hanya berfokus pada pemberian insentif seperti pemutihan, tetapi juga memperkuat edukasi perpajakan, membentuk budaya taat pajak dari tingkat desa, serta meningkatkan integrasi data kendaraan dan transparansi penggunaan PAD; (2) Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BAPPENDA) NTT perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi rutin secara lebih merata ke seluruh wilayah, serta melakukan inovasi dalam pelayanan dan evaluasi kebijakan pemutihan; (3) Masyarakat sebagai wajib pajak diharapkan untuk meningkatkan kesadaran bahwa membayar pajak merupakan tanggung jawab sosial, tanpa harus menunggu program pemutihan, serta aktif memanfaatkan layanan yang disediakan; dan (4) Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji kebijakan yang mendorong kepatuhan pajak jangka panjang agar rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berdampak sesaat, tetapi mampu meningkatkan PAD secara berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item