Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Manggarai Barat

SUHENG, Flaviani (2025) Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Manggarai Barat. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (843kB)
	Text BAB I.pdf Download (342kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (412kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (437kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (355kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (846kB)
	Text BAB VI.pdf Download (198kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN KETERANGAN PLAGIAT.pdf Download (770kB)

Abstract

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah apakah penerapan sistem akuntansi pengeluaran kas pada BKAD Kabupaten Manggarai Barat telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta apakah sistem tersebut sudah berjalan secara efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian, efektivitas dan efisiensi penerapan sistem akuntansi pengeluaran kas pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Manggarai Barat. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed methods) dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara mendalam, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran kas di BKAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi pengeluaran kas pada BKAD Kabupaten Manggarai Barat secara umum telah sesuai dengan ketentuan PP No. 12 Tahun 2019. Proses pengeluaran kas dilaksanakan secara runtut mulai dari penyusunan anggaran, penerbitan SPD, SPP, SPM, hingga SP2D dengan dukungan aplikasi SIPD. Dari sisi efektivitas, sistem dinilai cukup baik karena mampu menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, namun masih terdapat kendala berupa keterlambatan dokumen dari OPD serta lemahnya koordinasi antar bidang. Dari sisi efisiensi, sistem sudah membantu mempercepat proses pencatatan dan pelaporan, tetapi masih perlu peningkatan disiplin OPD dan penyederhanaan proses verifikasi. Selain itu, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK masih mencatat adanya kelemahan pada sistem pengendalian internal dan kesalahan minor dalam pencatatan. Saran penelitian ini adalah perlunya peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan aplikasi SIPD dan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, perbaikan koordinasi antara BKAD dengan OPD, penguatan fungsi verifikasi dan pengawasan internal, serta evaluasi berkala agar sistem akuntansi pengeluaran kas dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip good governance.

Actions (login required)

View Item