Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi kasus di Desa Pantai Oa, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur )

SERAN, Petrosia D. J. B. (2020) Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi kasus di Desa Pantai Oa, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur ). Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text SKRIPSI COVER.pdf Download (366kB)
	Text BAB 1.dox.pdf Download (226kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (251kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (116kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (250kB)
	Text BAB VI.pdf Download (184kB)

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek hubungan masyarakat dengan pemerintah desa. BPD sebagai wakil masyarakat yang diharapkan untuk dapat menjalankan fungsi kontrol/pengawasan kinerja kepala desa dengan tujuan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fungsi badan permusyawaratan desa dalam pelaksanaan kerja pemerintah Desa Pantai Oa, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data menggunakan wawancara. Adapun informan dari penelitian ini mencakup perangkat desa, BPD dan anggotanya, serta masyarakat umum dan tokoh masyarakat. Untuk mengkaji data dari hasil penelitian ini dengan menggunakan teknik reduksi data, analisis dan kesimpulan. Dari hasil penelitian mengatakan bahwa pembuatan peraturan desa Pantai Oa dengan alur pembuatan peraturan menurut permendagri No.111 Tahun 2014. Fungsi BPD secara keseluruhan sudah cukup berjalan dengan baik walaupun dalam pelaksanaan fungsi BPD ini terdapat beberapa masalah atau kendala seperti tidak adanya sarana dan prasarana seperti kantor atau gedung untuk BPD sehingga aspirasi masyarakat hanya berlangsung di kantor desa. Dilihat dari kehadirannya juga sangat minim, ada anggota BPD yang jarang hadir di kantor sehingga fungsi BPD terkhusunya pada fungsi kontrol atau mengawasi kinerja kepala desa terkesan belum maksimal. Kendala-kendala dari masyarakat juga menjadi faktor penentu fungsi BPD. Adapun faktor yang menjadi tantangan fungsi BPD itu sendiri seperti kekurangan SDM dalam melaksanakan tupoksi sesuai dengan jabatannya masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disarankan bahwa ketua BPD harus selalu memperhatikan anggotanya, memberikan motivasi bagi anggota sehingga anggota BPD jangan terkesan bekerja belum maksimal.Perlu ditingkatkan koordinasi antara sesama anggota BPD dengan kepala desa dan aparaturnya sebagai pelaksana pemerintahan desa, agar pelaksanaan fungsi BPD di Desa Pantai Oa dapat terlaksana dengan optimal. Terkait sarana dan prasarana BPDdisarankan kedepannya fasilitas pelayanan BPD lebih ditingkatkan lagi untuk menunjang kualitas BPD di Desa Pantai Oa dan perlunya bantuan dari pihak masyarakat dalam bentuk pengawasan BPD di Desa Pantai Oa, agar aparat desa mengerti akan tanggung jawab yang mereka kerjakan.

Actions (login required)

View Item