Analisis Tax Amnesty Kendaraan Bermotor Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

ARYATI, Luh Astiti (2020) Analisis Tax Amnesty Kendaraan Bermotor Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (499kB)
	Text BAB I.pdf Download (583kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (372kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (401kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (83kB)
	Text BAB VI.pdf Download (305kB)

Abstract

Dalam rangka menekan pertumbuhan jumlah piutang pajak kendraan bermotor serta menumbuhkan minat dan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan juga menambah jumlah obyek pajak dari kendaraan luar daerah yang beroperasi di Nusa Tenggara Timur, diperlukan suatu tindakan yang mampu secara langsung memberi dampak perubahan secara signifikan melalui regulasi berupa kebijakan Amnesty Pajak Kendaraan Bermotor. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Tax Amnesty efektif dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur? dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan dari Tax Amnesty?”. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui Efektifitas dari penerapan Tax Amnesty di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan untuk mengetahui faktor- faktor yang menjadi kendala pelaksanaan Tax Amnesty. Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, sebagai berikut: 1. Melakukan analisis terhadap data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 2. Menganalisis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada saat Tax Amnesty dan melihat perbandingan penerimaan pajak setiap bulannya sehingga dapat diketahui bagaimana dampak dari kebijakan Tax Amnesty yang diambil oleh pemerintah. 3. Mengamati dan melakukan wawancara dengan Pejabat yang berwenang dengan pelaksanaan dari kegiatan Tax Amnesty terkait kendala apa saja yang dialami oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah pada saat pelaksanaan kebijakan tax Amnesty. Dari Laporan Realisasi Tax Amnesty yang dilapokan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah pada tahun 2019 dapat dilihat bahwa Kebijakan Tax Amnesty terealisasi melampaui target yang ditetapkan. Secara keseluruhan Tax Amnesty ditargetkan sebesar Rp 41.892.966.063,- (Empat Puluh Satu Milyard Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 49.918.789.242,- (Empat Puluh Sembilan Milyard Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 112,52%. Penjangkauan obyek tunggakan pada tahun 2019 dari target yang ditetapkan sebanyak 122.077 unit adalah sebanyak 55.616 unit atau sebesar 45,56% dan Realisasi Penerimaan dicapai sebesar Rp 29.667.805.023,- atau 89,47% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 59.930.022.052. Realisasi Penerimaan Tunggakan PKB bisa dicapai sebesar 89,47% sangat terbantu oleh Program Tax Amnesty yang dilaksanakan selama 3 bulan yakni bulan Agustus, September dan Oktober 2019. Faktor – faktor yang menjadi kendala pada pelaksanaan Tax Amnesty antara lain: Sosialisasi dari Pihak UPT Pendapatan Daerah kurang maksimal sehingga tidak menjangkau ke seluruh daerah di wilayah kabupaten, kurang pemahaman dari masyarakat tetang pelaksanaan tax amnesty sesuai Pergub 63 Tahun 2019, mengenai item Pajak yang diberikan keringanan, Terdapat Kendaraan Plat Luar daerah yang beroperasi di wilayah Nusa Tenggara Timur, yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat secara resmi sehingga tidak dapat melakukan proses BBNKB penyerahan ke dua, Kurang akuratnya Data Base Subyek dan Obyek Kendaraan Bermotor yang menunggak pembayaran Pajak, sehingga pihak UPT Pendapatan Daerah kesulitan untuk melakukan penagihan, kurangnya sarana dan prasarana di UPT Pendapatan Daerah, sehingga kurang memberi kenyamanan pada masyarakat dalam pembayaran Pajak.

Actions (login required)

View Item