Evaluasi Proses Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Sikka tahun Anggaran 2012

PARERA, Pieter Afrialais (2014) Evaluasi Proses Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Sikka tahun Anggaran 2012. Undergraduate thesis, Unika Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (246kB)
	Text BAB I.pdf Download (134kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (237kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (97kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (125kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (179kB)
	Text BAB VI.pdf Download (117kB)

Abstract

Adanya keterlambatan dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sehingga pengajuan APBD Kabupaten Sikka juga mengalami keterlambatan dan mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran yang akan berpengaruh pada pelayanan publik terhadap masyarakat. Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses penyusunan Rencana Kerja dan Angaran SKPD (RKA-SKPD) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah? (2) Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan keterlambatan dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 ?. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data menurut sifat, yakni data kuantitatif dan data kualitatif dan jenis data menurut sumber yakni data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa: Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Sikka, diawali dengan telah selesainnya penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sikka dan Prioritas APBD Kabupaten Sikka tahun 2012 oleh Kepala Daerah yang seharusnya selesai pada bulan Juli hingga mundur menjadi bulan Agustus tahun sebelumnya. Setelah tercapainya nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD dan prioritas APBD, Bupati atau Kepala Daerah menertibkan Surat Edaran (SE Bupati) untuk kepala SKPD agar menyiapkan rancangan anggarannya yaitu jatuh pada bulan September tahun sebelumnya. Surat Edaran Bupati tersebut memuat antara lain Kebijakan Umum APBD, prioritas APBD, dan formulir RKA- SKPD (Rencana Kerja Anggran-Satuan Kerja Perangkat Daerah), selanjutnya Rencana Kerja dan Anggaran SKPD tersebut disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk diverifikasi. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terdiri dari: Sekretaris Daerah, Kepala Bapeda, Kepala DP2KAD, serta dibantu oleh tim teknis TAPD. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka melakukan penyusunan usulan RKA-SKPD pada bulan September sampai akhir Oktober. Kurang sempurnanya RKA-SKPD yang diajukan mengakibatkan proses verifikasi oleh TAPD harus mengalami banyak revisi dan perbaikan yang terkadang dilakukan baik oleh unit kerja maupun oleh TAPD tidak efektif dan efisien. Dampak dari kurang sempurnanya RKA-SKPD tersebut membuat proses evaluasi dan penyempurnaan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD sampai dengan penetapan Rencana kerja dan anggaran SKPD dan hasil evaluasi selesai pada tanggl 29 Februari tahun berjalan. Faktor Penyebab Keterlambatan Dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran SKPD (RKA - SKPD) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 adalah : Faktor Latar Belakang Pendidikan, Faktor Indikator Kinerja, Faktor Komitmen, dan Faktor Pendidikan Dan Pelatihan. Untuk itu disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dan DPRD benar-benar menaati amanat aturan yang berkaitan dengan tahapan penyusunan anggaran, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi aparatur Pemerintah Daerah. Pada proses perekrutan dan penempatan pegawai hendaknya diperhatikan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan penganggaran keuangan daerah seperti pendidikan akuntansi agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tujuannya, pelaksanaan kegiatan organisasi dapat dijalankan atau dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Actions (login required)

View Item