Evaluasi Peran Inspektorat Dalam Memperbaiki Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Kupang

DOMAKING, Paskalia Delviana K. (2021) Evaluasi Peran Inspektorat Dalam Memperbaiki Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Kupang. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (805kB)
	Text BAB I.pdf Download (435kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (481kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (499kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (336kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB)
	Text BAB VI.pdf Download (216kB)

Abstract

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di kantor Inspektorat Daerah Kota Kupang, JL. Timor Raya No. 124, Pasir Panjang, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugasnya Inspektorat Daerah Kota Kupang telah melaksanakan tugasnya secara optimal, namun dalam pelaksanaan program tahunan kadang mengalami kendala khususnya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Terdapat beberapa hambatan dalam Pelaksanaan tugasnya sehingga program pengawasan tidak semuanya dapat ditindaklanjuti dalam satu tahun masa anggaran. Hambatan-hambatan tersebut antara lain, intervensi anggaran, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), kapasitas pengawasan, adanya inkoordinasi dan ego sektor antara perangkat daerah. Saran dari penelitian ini adalah Perlu adanya penambahan jumlah SDM atau tenaga pengawas yang sesuai dengan kebutuhan Organisasi. Inspektorat Kota Kupang perlu membuat analisis kebutuhan pegawai baik dari segi jumlah maupun kompetensi yang dibutuhkan, kemudian berkoordinasi dengan BKD sebagai instansi yang berperan dalam rekrutmen Pegawai Negeri Sipil di daerah. Inspektorat Daerah Kota Kupang harus lebih banyak koordinasi antar lembaga atau perangakat daerah sehingga tidak terjadinnyaa inkoordinasi antar perangakat daerah sehingga pelaksanaan peran Inspektorat tidak terhambat.

Actions (login required)

View Item