Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2013-2016

LAKE, Adelina Henny (2018) Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2013-2016. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (536kB)
	Text BAB I.pdf Download (83kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (120kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (52kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (74kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (120kB)
	Text BAB VI.pdf Download (26kB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun angggaran 2013-2016 yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kuantitatif dengan melakukan perhitungan menggunakan rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, analisis pertumbuhan pendapatan, analisis keserasian belanja serta pertumbuhan belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Untuk rasio efektivitas PAD kabupaten TTU berada pada tingkat efektif dan kabupaten TTS berada pada tingkat sangat efektif. (2) Rasio efisiensi keuangan daerah, kabupaten TTU berada pada tingkat tidak efisien dan kabupaten TTS berada pada tingkat cukup efisien. (3) Rasio ketergantungan keuangan daerah, pemerintah daerah kabupaten TTU dan TTS mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat. (4) Rasio kemandirian keuangan daerah, kabupaten TTU dan TTS berada dalam pola hubungan Instruktif dimana pemerintah belum mampu untuk mandiri. (5) Rasio derajat desentralisasi fiskal, pengelolaan PAD kabupaten TTU dan TTS masih sangat kurang karena kecilnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, dan pendapatan dari dana perimbangan masih merupakan pendapatan terbesar dari pendapatan daerah secara keseluruhan. (6) Pertumbuhan pendapatan kabupaten TTU dan TTS mengalami pertumbuhan yang positif. Sedangkan untuk belanja, (1) Kabupaten TTU dan TTS dalam pengalokasian untuk belanja operasi lebih besar daripada belanja modal dengan persentase di atas 60% dan belanja modal dengan persentase di bawah 20%. (2) Pertumbuhan belanja operasi di kabupaten TTU dan TTS mengalami pertumbuhan yang positif sedangkan pertumbuhan belanja modal mengalami pertumbuhan negatif. Dengan demikian, kinerja keuangan kabupaten TTS lebih baik dari kabupaten TTU dalam pengelolaan PAD yang dibuktikan dengan besarnya PAD, namun kontribusi PAD kabupaten TTU dan TTS belum mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Untuk belanja, realisasi belanja operasi masih lebih besar dari belanja modal. Sehingga disarankan agar pemerintah daerah untuk terus mencari dan meningkatkan potensi asli daerah yang ada serta mengalokasikan belanja yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Actions (login required)

View Item