Analisis Potensi Pajak Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2013-2015

SERAN, Desti Natalia Kharisma (2017) Analisis Potensi Pajak Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2013-2015. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (678kB)
	Text BAB I.pdf Download (29kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (89kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (40kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (102kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (95kB)
	Text BAB VI.pdf Download (18kB)

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintah. Pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah bersumber pada Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari sektor pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan potensi Pajak Daerah di Kota Kupang berdasarkan sektor unggulan, sektor potensial, sektor berkembang dan sektor terbelakang. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif menggunakan analisis Tipologi Klassen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pendapatan Pajak Daerah yaitu pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak AirTanah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, termasuk dalam kuadran IV (sektor terbelakang) berarti memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang rendah. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan dalam hal edukasi, dan pemerintah sebaiknya melakukan penyuluhan di setiap kecamatan tentang pajak dan pentingnya membayar pajak agar memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik dalam mengelola potensi pendapatan pajak daerah yang ada sehingga dapat meningkatkan sektor pendapatan yang berada di kuadran bawah (sektor terbelakang) untuk menduduki kuadran I (sektor unggulan).

Actions (login required)

View Item