Tata Kelola Pemerintahan Desa: (Penerapan Fungsi BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Builaran Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka)

LAU, Yuvenalis (2018) Tata Kelola Pemerintahan Desa: (Penerapan Fungsi BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Builaran Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka). Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text FILE I.pdf Download (813kB)
	Text FILE II.pdf Download (130kB)
	Text FILE III.pdf Restricted to Repository staff only Download (213kB)
	Text FILE IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (99kB)
	Text FILE V.pdf Restricted to Repository staff only Download (248kB)
	Text FILE VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB)
	Text FILE VII.pdf Download (397kB)

Abstract

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana Penerapan Fungsi BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Builaran Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka Teori yang digunakan dalam memecahkan masalah ini adalah teori tiga Fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yang dilihat dari pertama, menyusun dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Kedua, menampung aspirasi masyarakat. Ketiga. Mengawasi kinerja kepala desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sumber data primer adalah para informan sedangkan data sekunder adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan variabel penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap analisa data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, tahap penarikan kesimpulan lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) menyusun dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa belum menjalankan fungsinya mulai dari menyusun rancangan peraturan desa, membahas peraturan desa, menetapkan peraturan desa sampai pada mengkaji peraturan desa. Yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh BPD dan belum ada pelatihan yang diberikan oleh pemerintah. 2). menampung aspirasi masyarakat. BPD belum menjalankan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat hal ini dapat dilihat dari belum ada kunjungan dari BPD kepada masyarakat didesa Builaran untuk menggali aspirasi masyarakat sehingga BPD belum menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rapat forum hal ini disebabkan oleh ketidakaktifan dari BPD sehingga masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada kepala desa akibatnya banyak kebutuhan masyarakat terabaikan. 3). Mengawasi kinerja kepala desa. BPD belum melakukan kegiatan pendekatan maupun rapat tahunan antara BPD, masyarakat dengan kepala desa dalam rangka memeriksa laporan keterangan mengenai kinerja kepala desa yang menyebabkan tidak ada pengawasan terhadap kinerja kepala desa sehingga kepala desa menjalankan fungsinya tidak ada penwasan yang akan berdampak pada tata kelola pemerintahan desa yang buruk. Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan agar 1).Masyarakat desa Builaran perlu memperhatikan latar belakang pendidikan dari setiap calon anggota BPD sehingga aspirasi masyarakat bisa tersalur dengan baik. 2). Pemerintah Desa Builaran dalam hal ini kepala desa Builaran perlu melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dalam pembahasan setiap peraturan desa maupun dalam segala urusan yang berkaitan dengan penyelengaraan tata kelola pemerintahan didesa Builaran. 3). Perlu adanya pelatihan maupun pembinaan kepada Badan Permusyawaratan Desa tentang tugas dan fungsinya dari BPD.

Actions (login required)

View Item