Transparansi Dana Desa Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Desa Sawu Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo

LUU, Agustinus Adrianto (2023) Transparansi Dana Desa Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Desa Sawu Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (743kB)
	Text BAB I.pdf Download (127kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (109kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (263kB)
	Text BAB V.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transparansi Dana Desa dalam Penanggulangan Wabah Covid-19. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sawu Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan Informan mengunakan pourposive sampling dengan jumlah 16 orang. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis mengunakan tahap reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa Kesediaan dan aksesibilitas dokumen pengelolaan BLT-DD masih sulit diakses oleh masyarakat, terutama infomasi terkait point-point penting dalam pengelolaan BLT-DD. Kejelasan dan kelengkapan Informasi Pengelolaan BLT-DD,belum melibatkan masyarakat secara langsung tetapi melalui keterwakilan ketua-ketua RT dalam penyusunan BLT-DD. Dalam proses penglolaan BLT-DD, pemerintah desa melibatkan media massa, Baliho dan papan infomasi, termasuk bekerja sama dengan ketua RT dalam menyampaikan informasi BLT-DD kepada masyarakat. Sedangkan kerangka regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan BLT-DD, kerangka regulasi yang pakai pemerintah desa adalah regulasi dari pusat dan telah dioperasinalkan dalam peraturan Bupati, akan tetapi belum ada aturan tersendiri dari pemerintah desa terkait transparansi pengelolaan BLT-DD di Desa Sawu. Dengan demikian pemerintah desa harus membuat peraturan dengan rujukan dari pemerintah pusat dan daerah agar dalam pengelolaan anggaran sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Sehingga dalam proses pelaksanaan penyaluraan dana desa tidak menimbulkan penyalahgunaan anggaran, karena pengelolaan sudah sesuai dengan regulasi.

Actions (login required)

View Item