Fidusia Ulang Dan Akibat Hukumnya Terhadap Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia Di Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur

WONI, Elfrem Bonaventura (2019) Fidusia Ulang Dan Akibat Hukumnya Terhadap Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia Di Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur. Diploma thesis, Unika Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (362kB)
	Text BAB I.pdf Download (263kB)
	Text BAB II.pdf Download (264kB)
	Text BAB III.pdf Download (113kB)
	Text BAB IV.pdf Download (174kB)
	Text BAB V.pdf Download (100kB)

Abstract

Fidusia merupakan salah satu jenis jaminan kebendaan bergerak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Berkaitan dengan pengaturan pendaftaran jaminan fidusia, Pasal 17 UUJF melarang terjadinya fidusia ulang. Pada Tahun 2016 silam Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dua Sertifikat Jaminan Fidusia terhadap dua obyek jaminan yang sama (Mobil Toyota Fortuner) yaitu Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W22.000113607. AH. 05.01 dan W22.00025466.AH.05.01. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini terkait dengan faktor-faktor penyebab terjadinya fidusia ulang dan akibat hukumnya terhadap obyek jaminan yang bertempat di Di Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya fidusia ulang dan akibat hukumnya terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil yang dicapai dari penelitian sebagai berikut. Pertama, adanyakelalaianPT. BPR Nusantara Abdi Mulia (NAM)yang tidak mengecek secara konsekuen BPKB yang dalam proses balik nama dan berani menerima jaminan kepemilikan berupa faktur atau kwitansi jual beli. Kedua, pengembalian barang jaminan oleh debitur Ongki Johanis Manafe dengan dalil kerusakan ke showroom.Ketiga, Debitur James Imanuel Mosez dan PT. BPR Christa Jaya Perdana tidak mengetahui kalau barang jaminan yang mereka kuasai telah didaftarkan fidusianya dan belum diroya karena sedang dijaminkan Di PT. BPR NAM.Keempat, fidusia ulang terjadi karena adanya perbedaan data pada saat pengisian formulir pendaftaransehingga sistem pendaftaran online yang lemah meloloskan pendaftaran jaminan fidusia yang kedua.Kelima, fidusia ulang terjadinya karena jaminan fidusia yang didaftarkan belum diroya. Keenam, fidusia ulang terjadi karena kurangnya konsistensiPasal 17 UUJF dengan adanya pasal 28 yang seolah-olah mengijikan fidusia ulang terjadi. Akibat hukum terjadinya fidusia ulang tersebut adalah BPKB dan barang jaminan tetap dikuasai oleh PT. BPR Christa Jaya Perdana dan Debitur James Imanuel Mosez. Sehingga kesimpulannya antara lain; adanya kelalaian yang dilakukan oleh PT. BPR NAM, pengembalian barang oleh Debitur Ongki Johanis Manafe ke showroom, ketidaktahuan PT. Christa Jaya Perdana dan Debitur James Imanuel Mosez, adanya perbedaan data saat mengisi formulir pendaftaran elektronik dan lemahnya sistem pendaftaran online, fidusia belum diroya, dan yang terakhir pasal-pasal dalam UUJF tidak konsisten.Sehingga disarankan agar kreditur hanya menerima jaminan kepemilikan dan debitur tidak memindahtangankan barang jaminan. Baik kreditur atau debitur kedua harus mengecek secara teliti barang jaminan sebelum didaftarkan fidusianya khususnya apabila barang tersebut masih berada dalam status jaminan di pihak lain dan belum diroya. Dan yang terakhir sistem pendaftaran jaminan fidusia online perlu dibenahi kembali untuk memblokir pendaftaran jaminan fidusia atas obyek yang sama dan perlu adanya sanksi pidana dan administrasi bagi pelaku fidusia ulang.Dan yang terakhir PT. BPR NAM perlu mempunyai hak untuk mengeksekusi barang jaminan karena merupakan debitur terdahulu sebagaimana dimaksudkan Pasal 28 UUJF.

Actions (login required)

View Item