Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberporn Di Indonesia

BEREMALI, Dionisius Sabinus (2024) Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberporn Di Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (971kB)
	Text BAB I.pdf Download (358kB)
	Text BAB II.pdf Download (346kB)
	Text BAB III.pdf Download (231kB)
	Text BAB IV.pdf Download (252kB)
	Text BAB V.pdf Download (220kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.pdf Download (465kB)

Abstract

Perkembangan dan kemajuan zaman akibat modernisasi dan globalisasi ser-ja ekalasi lonjakan teknologi demikian pesat yang berlangsung dalam segala bi-dang dan dapat di pastikan akan berpengaruh dalam pola kehidupan masyarakat. Salah satu persoalan yang mewarnai perkembangan dan kemajuan zaman adalah cyberporn, cyberporn adalah suatu tindakan menggunakan cyberspace (dunia ma-ya) dalam membuat, menampilkan, mempublikasian, mendistribusikan pornografi. Inilah yang menjadi alasan dilakukan penelitian dengan judul KEBIJAKAN PE-NANGGULANGAN TINDAK PIDANA CYBERPORN DI INDONESIA. Berdasarkan latar belakang di atas maka calon peneliti mengambil rumusan masa-lah sebagai berikut: Bagaimana kebijakan penanggulagan Tindak Pidana Cyber-porn di Indonesia. Tujuan Penulisan adalah Untuk mengetahui mengetahui ke-bijakan penanggulangan Tindak pidana cyberporn di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang mempunyai obyek kajian tentang kaidah atau aturan hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kon-septual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberporn Di Indonesia memiliki berbagai persoalan, perkembangan keja-hatan cyberporn yang semakin komplek sementara itu undang-undang yang mengatur tentang penyalahgunaan tindak pidana cyberporn memiliki kekurangan, yang meliputi pemberian batasan tentang pornografi itu sendiri yang tidak jelas, hukuman yang terlalu ringan, ketidak jelasan pihak yang dianggap tepat untuk mempertanggung jawabkan terhadap kejahatan yang dikategorikan pornografi, dan penegakan hukum yang tidak konsisten. Kesimpulan yang didapatkan dari kebijakan tindak pidana cyberporn di indonesia adalah Kebijakan penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non pe-nal lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan seperti halnya pembentukan cyber patrol oleh kepolisian dan pemblokiran situs yang memuat konten pornografi. Saran penulis kepada masyarakat diharapkan agar selalu bijak dalam menggunakan media sosial agar jangann mengakses hal-hal yang berbaur pornografi sebab dapat merusak pola pikir dan menghancurkan masa depan, kepa-da Pemerintah agar bukan saja memblokir situs-situs dan segala hal yang berhub-ungan dengan pornografi di internet, dan di sosial media. Pemerintah juga dapat memberikan hukuman yang berat bagi orang yang menyebarkan dan membuat konten-konten pornografi. Tetapi diharapkan untuk memperbaharui Undang-undang pornografi dan undang-undang ITE itu sendiri karena tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan arus globalisasi.

Actions (login required)

View Item